TIMIKA, nemangkawipos.com – Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap hubungan antara pemerintah kabupaten Mimika dan media, terutama media online, selama lima tahun terakhir.
Menurutnya, pemerintah telah mengabaikan peran banyak media online dalam menjembatani informasi kepada masyarakat.
“Selama ini, kami melihat ada ketidakadilan dalam perlakuan pemerintah terhadap media. Banyak media online yang seharusnya mendapatkan perhatian dan kerjasama yang setara dengan media tertentu, justru sering diabaikan,” ungkap Edoardus, saat ditemui Sabtu, (07/09/2024).
Edoardus menegaskan bahwa media memiliki peranan penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat, termasuk tentang prestasi dan program kerja pemerintah daerah.
“Media adalah jendela bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Pemda. Tanpa media, informasi yang berkaitan dengan program, prestasi, dan kegiatan pemerintah tidak akan sampai kepada rakyat,” lanjutnya.
Ia juga meminta agar pihak pemerintah kabupaten Mimika melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dilakukan dengan media.
“Kami meminta pemda untuk melakukan evaluasi dan instropeksi terhadap hubungan kerjasama ini. Semua media harus diakomodasi dengan adil tanpa pandang bulu, agar informasi dapat tersebar merata dan masyarakat dapat menjadi lebih terinformasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah lebih membuka diri terhadap berbagai jenis media, termasuk media online, agar tidak ada lagi kesenjangan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.
“Media, baik itu media cetak, online, atau elektronik, seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai berbagai isu dan program yang ada,” tambahnya.
Ia pun meminta kepada KPK Mimika untuk turut mengambil perhatian dalam evaluasi ini, agar transparansi dan akuntabilitas pemerintah tetap terjaga, serta masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber.
“Kami percaya KPK bisa berperan dalam mendorong perbaikan ini demi kepentingan masyarakat Mimika dan Papua Tengah,” tutup Edoardus. (Redaksi)
