TIMIKA, nemangkawipos.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar mini lokakarya untuk membentuk struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Distrik dan Kampung yang akan melakukan percepatan penanganan Stunting di Tingkat Distrik dan Kampung.
Kegiatan yang melibatkan Kepala Distrik, Kepala Kelurahan/Kampung, Kepala Puskesmas, dan TP PKK tingkat Distrik dan Kampung tersebut dilakukan pada Kamis, 22/08/23 di salah satu Hotel di Jalan Cenderawasih Timika, Papua Tengah.
Setelah dibentuk struktur TPPS di tingkat Distrik dan Kampung, TPPS kemudian bertanggung jawab untuk bisa ikut melakukan delapan aksi konvergensi yang telah dilakukan oleh TPPS tingkat kabupaten.
Adapun Substansi dari delapan Aksi Konvergensi Stunting adalah Aksi Analisa Situasi Stunting, Aksi Rencana Kegiatan, Aksi Rembug Stunting, Aksi Regulasi Tentang Stunting, Aksi Pembinaan Unsur Pelaku, Aksi Sistem Manajemen Data, Aksi Data Cakupan Sasaran dan Publikasi Data, dan Aksi Review Kerja.
Perlu diketahui bahwa dalam percepatan penanganan penurunan stunting, persentase penanganan stunting kabupaten Mimika berada pada angka 24,7%, dengan angka persentase ini tentunya masih berada di atas angka nasional yakni 14 %. Untuk target penurunan stunting, (DP3AP2KB) tetap mengikuti target nasional. Keterangan ini datang dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Supiah Narawena saat Minilok pada Kamis, 22/08/23.
Ia menjelaskan bahwa pencegahan dan penanganan stanting perlu dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dikatakan bahwa satu pihak ataupun satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja yang punya peran penting. Perlu dilakukan kerja tim sehingga proses percepatan penurunan stanting bisa menurun.
Dalam kegiatan ini, Pihaknya juga menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait sosialisasi anggaran dan Program, program yang diusulkan harus merupakan program prioritas sehingga bisa diakomodir oleh Bappeda.
“Program mengenai kemiskinan dan Stunting, selama kami koordinasi dengan Bappeda, mereka tidak pernah coret” Tutur Supiah.
TPPS tingkat Distrik dan Kampung diharapkan bisa melakukan rembug stunting untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan, kemudian program tersebut dibawa ke musrenbang Kabupaten. (YM)
