HMI Bidang Hukum dan HAM Soroti Dugaan Korban Sipil dalam Operasi Aparat di Tembagapura

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Seorang warga sipil bernama Nemia Zanambani dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak dalam operasi aparat keamanan di Distrik Tembagapura pada Senin, 2 Maret 2026.

Selain korban meninggal dunia, dua warga sipil lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka. Informasi yang dihimpun dan telah beredar menyebutkan beberapa anak turut diamankan dan dibawa ke markas militer setempat.

Menanggapi kejadian tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bidang Hukum dan HAM melalui Febri Setiawan Tansir menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi.

“Sudah seharusnya rakyat tidak hidup dalam ketakutan akan keselamatan jiwanya. Mengapa sampai saat ini masyarakat selalu hidup dalam ketakutan dan rasa aman mereka terus terganggu,” tegas Febri dalam keterangan tertulisnya kepada Nemangkawipos.com, Senin (11/5/2026).

Ia mendesak pemerintah agar memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan tidak hanya menitikberatkan pendekatan keamanan semata.

“Faktanya, ini bukan kali pertama warga sipil yang tak bersenjata menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua. Pertanyaannya sederhana dan mendesak, mengapa selalu rakyat sipil yang membayar mahal setiap kali ada operasi keamanan?” ujarnya.

Menurutnya, peristiwa tersebut kembali menambah daftar panjang warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua.

“Tugas negara adalah melindungi segenap warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam teror peluru. Jika negara hadir hanya dengan pendekatan keamanan, lalu siapa yang melindungi warga sipil?” tanya Febri.

Ia juga menilai pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik alasan stabilitas apabila keselamatan masyarakat sipil belum terjamin.

“Stabilitas tanpa jaminan keselamatan rakyat adalah kegagalan negara. Setiap nyawa sipil yang melayang menjadi bukti bahwa pendekatan yang dipakai selama ini keliru dan memakan korban yang tidak berdosa,” katanya.

Febri meminta negara bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan melakukan evaluasi terhadap pola operasi keamanan yang dinilai berulang kali memunculkan tragedi kemanusiaan.

“Berapa banyak lagi warga sipil yang harus menjadi tumbal sebelum pemerintah menghentikan pola operasi yang selalu berujung pada tragedi kemanusiaan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap korban luka dapat segera pulih.

“Kami turut mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada korban yang meninggal dunia dan semoga korban yang mengalami luka-luka segera pulih dan sembuh. Kami mengutuk keras tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang. Seharusnya negara hadir untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan bertanggung jawab atas kejadian yang ada,” tutupnya.