Fraksi Golkar DPRK Mimika Terima LKPJ Bupati Mimika 2025 dengan Sejumlah Catatan Strategis

TIMIKA, Nemangkawipos.com  – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dengan menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Pandangan akhir tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar, dalam Rapat Paripurna IV DPRK Mimika Masa Sidang II, Kamis (30/7/2026), terkait pembahasan LKPJ Bupati Mimika dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang mencapai 98,23 persen dari target APBD 2025. Namun, fraksi menilai capaian tersebut belum diimbangi dengan optimalnya penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp1,1 triliun.

“Keberhasilan menghimpun pendapatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah. APBD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Iwan Anwar.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Bahkan, fraksi mendorong evaluasi terhadap pimpinan OPD apabila tingginya SILPA disebabkan lemahnya pelaksanaan program.

Selain itu, Fraksi Golkar mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran, penyederhanaan proses tender, penguatan pengawasan internal, serta memastikan seluruh belanja daerah berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Di sektor pendapatan daerah, Fraksi Golkar menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target merupakan capaian positif. Meski demikian, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Fraksi juga merekomendasikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penciptaan iklim investasi yang sehat guna memperluas basis ekonomi Kabupaten Mimika.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan yang baru mencapai sekitar 59,06 persen, meski capaian program dilaporkan tinggi. Pemerintah diminta mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, mempercepat rehabilitasi sekolah, termasuk SD dan SMP di Kampung Banti, serta memastikan pemerataan tenaga pendidik hingga wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan.

Di sektor kesehatan, fraksi meminta pemerataan tenaga medis, peningkatan kualitas pelayanan RSUD dan puskesmas, jaminan ketersediaan obat-obatan, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil melalui pelayanan bergerak.

Fraksi Golkar juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah didorong mempercepat pembangunan Jembatan Opitaba, rehabilitasi sekolah di Kampung Banti, peningkatan fasilitas Lapangan Terbang Arwanop, serta pemerataan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas dasar di wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), Fraksi Golkar meminta pemerintah memperkuat program afirmasi melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dukungan terhadap UMKM OAP, serta pelibatan lembaga adat dalam penyusunan program pembangunan.

Salah satu rekomendasi penting yang disampaikan Fraksi Golkar adalah pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kabupaten Mimika. Menurut fraksi, hingga kini masih banyak infrastruktur air bersih yang telah dibangun namun belum berfungsi optimal karena belum adanya lembaga yang secara khusus bertanggung jawab mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Fraksi meminta pemerintah segera melakukan kajian, menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang pendirian Perumda Air Minum, menetapkan kelembagaan pengelola SPAM, menyusun Rencana Induk SPAM, mengevaluasi seluruh infrastruktur air bersih, serta menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan secara memadai.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong percepatan penyelesaian penegasan batas wilayah Kabupaten Mimika, penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap operasional kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dengan DPRK.

Di bidang kelembagaan, Fraksi Golkar turut merekomendasikan agar Bupati Mimika mempertimbangkan pengangkatan Sriyanti Ramping, S.STP., M.Si., yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris DPRK Mimika, menjadi Sekretaris DPRK definitif apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi menilai Sriyanti Ramping telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas pelayanan administrasi dan mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPRK selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

Menutup pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Mimika.