DPRK Mimika Evaluasi LKPJ 2025: Fokus pada Transparansi dan Kesejahteraan

JAYAPURA, Nemangkawipos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 di Hotel Grand Asmat, Jayapura, Papua, Jumat (4/6/2026).

Rapat tersebut bertujuan menelaah, mengevaluasi, dan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2025.

Dalam pembahasan tersebut, unsur pimpinan, anggota DPRK Mimika, serta fraksi-fraksi membahas berbagai aspek yang tercantum dalam laporan, mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyauw, menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif atau rutinitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, serta capaian program pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

“LKPJ bukan sekadar administratif atau rutinitas tahunan, namun instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, serta capaian kinerja program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah selama satu tahun terakhir,” ujar Primus dalam sambutannya.

Ia mengajak seluruh peserta rapat untuk melakukan pendalaman terhadap LKPJ secara kritis dan objektif guna memastikan seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui pembahasan ini saya mengajak kita untuk melakukan pendalaman yang kritis namun objektif. Evaluasi capaian kinerja ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Mimika, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tegasnya.

Menurutnya, hasil pembahasan LKPJ nantinya akan menjadi dasar bagi DPRK Mimika dalam menyusun pandangan serta rekomendasi resmi terhadap pertanggungjawaban kepala daerah.

DPRK Mimika menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui evaluasi tersebut, DPRK berharap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.