Disdik Papua Tengah Gelar Validasi Data Sekolah Gratis untuk SMA/SMK di Tiga Kabupaten

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Pendidikan Sekolah Gratis berjalan tepat sasaran dan merata, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan validasi data di Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika, Sabtu (26/07/2025).

Rapat ini diikuti oleh para kepala sekolah serta perwakilan orang tua siswa dari tiga kabupaten yakni Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya, yang menjadi sasaran awal pelaksanaan program sekolah gratis untuk jenjang SMA/SMK sederajat.

Yulianus Koayo, dari Layanan Bidang Data dan Publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, menjelaskan bahwa program sekolah gratis ini merupakan prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

“Tujuan kami adalah menurunkan angka kemiskinan serta mempersiapkan anak-anak Papua Tengah agar mampu mengisi peluang kerja di masa depan,” ujar Yulianus.

Ia menegaskan bahwa validasi data siswa menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program ini. Data awal diperoleh dari pihak sekolah, kemudian akan disesuaikan dengan data dari sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Setelah itu, tim dari dinas akan turun langsung ke lapangan untuk verifikasi.

“Datanya kami ambil dari sekolah, lalu disesuaikan dengan Dapodik. Setelah itu, kami verifikasi di lapangan untuk memastikan kebenarannya dan menghitung kebutuhan anggaran yang sesuai,” jelasnya.

Yulianus juga menyebutkan bahwa program ini akan difokuskan terlebih dahulu untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak yatim piatu, serta anak dari wilayah konflik, dengan skema prioritas 80 persen untuk anak asli Papua dan 20 persen untuk non-Papua.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi juga menggali informasi terkait sistem pembiayaan sekolah yang telah berjalan selama ini. Hal ini penting untuk menyatukan persepsi mengenai komponen apa saja yang akan ditanggung pemerintah dalam skema sekolah gratis.

“Kami ingin tahu komponen apa saja yang selama ini masih dibebankan kepada orang tua, seperti seragam, buku, SPP, dan lainnya. Ini akan dihitung agar tidak terjadi pembiayaan ganda,” katanya.

Selain itu, proses validasi juga mencakup pengecekan kebutuhan anggaran operasional sekolah, jumlah tenaga pendidik yang tersedia, serta kesiapan sekolah dalam menjalankan program secara berkelanjutan.

Melalui validasi ini, diharapkan pelaksanaan program sekolah gratis bisa lebih terstruktur, transparan, dan menyentuh langsung kelompok sasaran prioritas di Papua Tengah.