Dana Desa Diprotes, Sejumlah Kantor Pemerintah di Puncak Dibakar Massa

ILAGA, Nemangkawipos.com – Aksi protes terkait berkurangnya alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berujung ricuh. Sejumlah fasilitas pemerintah dilaporkan mengalami kerusakan hingga kebakaran setelah massa yang terdiri dari kepala kampung dan masyarakat menyampaikan keberatan atas besaran Dana Desa yang diterima kampung.

Aksi tersebut berlangsung di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Puncak, Ilaga, Selasa (11/8/2026) sore.

Informasi yang dihimpun Nemangkawipos.com, aksi dipicu kekecewaan masyarakat dan para kepala kampung terhadap perubahan besaran Dana Desa yang dinilai mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kabupaten Puncak memiliki 206 kampung yang tersebar di 25 distrik. Dalam informasi yang beredar di lapangan, masyarakat mempertanyakan alokasi dana yang disebut hanya sekitar Rp130 juta per kampung.

Persoalan tersebut kemudian mendorong para kepala kampung dan masyarakat mendatangi pemerintah daerah untuk meminta penjelasan mengenai dasar perubahan alokasi Dana Desa.

Bupati Puncak Elvis Tabuni bersama Sekretaris Daerah Puncak Nenu Tabuni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Andreas P. Maruanaya, Kepala BPKAD Ferdinand G.M. Helan, serta unsur TNI dan Polri hadir dalam pertemuan dengan para kepala kampung dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Elvis menjelaskan bahwa perubahan alokasi Dana Desa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan adanya program yang menggunakan skema anggaran desa.

“Kami ingin meluruskan terkait kurangnya anggaran Dana Desa yang diterima kepala kampung dan memperjelas dana yang seharusnya diterima. Dana Desa kita dikurangi karena adanya program dari pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih yang membuat dana desa terpotong-potong,” kata Elvis.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai faktor yang disebut menjadi salah satu penyebab perubahan besaran dana yang diterima kampung.

Sekda Puncak Nenu Tabuni kemudian meminta para kepala kampung tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ia mengatakan pemerintah daerah akan membuka ruang dialog untuk membahas persoalan Dana Desa secara lebih rinci bersama seluruh kepala kampung.

“Kita akan membuka ruang diskusi atau berdialog besok untuk membahas Anggaran Dana Desa. Saya harap para kepala kampung bisa memahami agar kita bisa memberikan pemahaman kepada 206 kepala kampung di wilayah Kabupaten Puncak,” ujarnya.

Namun, upaya dialog tersebut belum mampu sepenuhnya meredam situasi. Sekitar pukul 17.25 WIT, situasi dilaporkan mulai memanas. Sejumlah peserta aksi melakukan pelemparan batu ke arah Kantor Dinas PMK Kabupaten Puncak.

Aparat keamanan yang berada di lokasi langsung melakukan pengamanan dan berupaya mengendalikan massa. Situasi kemudian semakin tidak terkendali. Bupati, Sekda, dan aparat keamanan meninggalkan lokasi menuju Mapolres Puncak sekitar pukul 17.43 WIT untuk alasan keamanan.

Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah fasilitas pemerintah daerah dilaporkan mengalami kerusakan dan kebakaran.
Fasilitas yang dilaporkan terdampak antara lain Kantor Dinas PMK, Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Inspektorat Kabupaten Puncak.

Sementara itu, Kantor Kesbangpol dilaporkan mengalami kerusakan. Api yang sempat muncul di Kantor BPBD dilaporkan berhasil dipadamkan. Hingga sekitar pukul 18.05 WIT, situasi di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Puncak masih berada dalam pemantauan aparat keamanan.

Personel Sat Intelkam Polres Puncak bersama unsur terkait melakukan pendataan terhadap sejumlah fasilitas pemerintah yang terdampak serta mengumpulkan informasi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Aksi ini menunjukkan tingginya perhatian kepala kampung dan masyarakat terhadap kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2026.

Bagi masyarakat kampung, Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung. Karena itu, perubahan besaran alokasi tanpa pemahaman yang sama di tingkat kampung berpotensi menimbulkan keresahan.

Pemerintah daerah sendiri telah menyatakan akan membuka ruang dialog dengan seluruh kepala kampung untuk memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai besaran, mekanisme, serta dasar pengalokasian Dana Desa.

Di sisi lain, aparat keamanan masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi guna mencegah aksi lanjutan dan menjaga keamanan di Ilaga.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah kerugian maupun korban akibat kerusakan dan kebakaran fasilitas pemerintah tersebut. Penyebab pasti kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan masih menunggu hasil pendataan serta penyelidikan aparat berwenang.