NABIRE, Nemangkawipos.com – Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menjadi tindak pidana yang paling banyak tercatat di wilayah hukum Polda Papua Tengah. Berdasarkan data Sistem Elektronik Manajemen Penyelesaian Perkara (SELRA) Ditreskrimum Polda Papua Tengah dan jajaran, terdapat 426 perkara curanmor dari total 2.135 perkara tindak pidana.
Data tersebut menjadi salah satu perhatian Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan perkara dan menekan angka kriminalitas di wilayah Papua Tengah.
Hal itu disampaikan Kapolda saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua Tengah bersama seluruh jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres se-Papua Tengah di Hotel Carmel, Nabire, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas, Dirreskrimum Kombes Pol. Asep Sayidi Wijaya, serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua Tengah.
Rakernis tahun 2026 mengusung tema “Meningkatkan Kinerja Reskrim Polri yang Profesional dan Akuntabel melalui Sinergitas Polri Bersama Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah Tahun 2026.”
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa tema tersebut merupakan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, transparansi, dan akuntabilitas jajaran Reskrim dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Selain itu, kemitraan antara kepolisian dan masyarakat juga perlu diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
“Sebagai daerah otonom baru (DOB), Papua Tengah memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang cukup kompleks. Karena itu, jajaran Reskrim harus mampu hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas Jermias.
Berdasarkan data SELRA tersebut, selain 426 perkara curanmor, kasus pencurian tercatat sebanyak 348 perkara, sedangkan penganiayaan mencapai 269 perkara.
Menurut Kapolda, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh jajaran Reskrim untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan, serta merumuskan langkah strategis dalam menekan tindak kriminalitas.
“Saya berharap melalui Rakernis ini, seluruh jajaran Reserse Kriminal Umum dapat melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu merumuskan langkah-langkah strategis dan konkret dalam menekan angka kriminalitas serta meningkatkan penyelesaian perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan lima penekanan strategis yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Reskrim dalam pelaksanaan tugas.
Pertama, mendukung program prioritas Kapolri melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut mencakup patroli siaga Reserse (PAGAR), pemberian informasi perkembangan penanganan perkara melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), layanan informasi perkara, serta penerapan keadilan restoratif untuk perkara ringan.
Kedua, memperkuat profesionalisme dan transparansi penyidikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kapolda mengingatkan agar seluruh penyidik menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang maupun rekayasa perkara.
Ketiga, mengoptimalkan pendekatan humanis dan penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat. Pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak-hak korban serta menghormati kearifan lokal yang berlaku.
Keempat, meningkatkan digitalisasi penyidikan melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan (EMP). Dengan sistem tersebut, seluruh proses penginputan data perkara diharapkan dapat dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak melalui optimalisasi peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta PPA-TPPO. Kapolda menekankan pentingnya memastikan setiap korban mendapatkan penanganan yang responsif, pendampingan, dan perlindungan hukum.
Selain lima penekanan tersebut, Jermias meminta jajaran Reskrim memperkuat sinergi dengan instansi penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di Papua Tengah.
Kepada seluruh peserta Rakernis, Kapolda juga berpesan agar mengikuti kegiatan dengan disiplin dan aktif. Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan, berbagi pengalaman, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari ketegasan aparat dalam melakukan penindakan. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh ketelitian penyidik dalam pembuktian perkara dan kemampuan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
“Jadilah penyidik yang teliti dalam pembuktian, tegas dalam penindakan, dan humanis dalam pelayanan,” tutup Jermias.
Melalui Rakernis tersebut, Polda Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kualitas kinerja jajaran Reskrim, meningkatkan penyelesaian perkara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
