Example floating
Example floating
pemerintah kabupaten Mimika

BPK RI Mulai Audit Keuangan Pemkab Mimika Tahun Anggaran 2024

1175
×

BPK RI Mulai Audit Keuangan Pemkab Mimika Tahun Anggaran 2024

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

TIMIKA,nemangkawipos.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua mulai melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Petrus Yumte, dalam apel pagi pada Senin (17/2/2025), menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bendahara, dan Kasubag Keuangan untuk segera menyiapkan dokumen dan mengisi format yang diminta oleh BPK.

“Hari ini (kemarin), BPK RI dari Provinsi Papua akan melakukan pemeriksaan. Jadi, bendahara dan kasubag keuangan mulai kerja. Berkas yang sudah disiapkan harus segera dirapikan, sehingga jika diperiksa, semuanya sudah siap dan tidak perlu dicari-cari lagi,” ujar Petrus Yumte.

Baca Juga :

Lebih lanjut, Yumte menyebut bahwa Pemkab Mimika telah enam atau tujuh kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, ia mengingatkan bahwa pencapaian ini bukan jaminan bebas dari kendala administratif, terutama dalam hal laporan yang sering tidak tepat waktu.

“Setiap tahun tetap ada permasalahan, terutama laporan yang tidak tepat waktu. Tapi saya yakin, teman-teman bukan tidak bisa, tetapi butuh koordinasi yang lebih baik dalam administrasi dan komunikasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta bendahara dan kasubag keuangan untuk lebih aktif dalam merapikan dokumen, sehingga jika diminta untuk diaudit oleh BPK, semuanya sudah siap.

Dalam arahannya, Yumte juga mengingatkan bahwa BPK dapat melakukan uji petik pada OPD mana pun, sehingga seluruh instansi harus bersiap sejak awal.

“Kita tidak tahu OPD mana yang akan dilakukan uji petik, jadi kita semua harus siapkan dokumen dengan baik. Mari kita jaga apa yang sudah ada, termasuk prestasi kita dalam pengelolaan keuangan daerah. Kendala yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi, baik secara internal di OPD maupun dengan OPD lain,” jelasnya.

Pj Sekda berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dalam proses audit ini, sehingga Pemkab Mimika dapat mempertahankan opini WTP dan meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *