DPRK Mimika Desak Pembentukan Tim Khusus untuk Penyelesaian Tapal Batas di Kampung Wakia: Sampai Hari Ini, Persoalan Tapal Batas di Kabupaten Mimika Belum Selesai

TIMIKA,nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Frederikus Kemaku, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera membentuk tim khusus guna menyelesaikan konflik tapal batas di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah.

Konflik ini sebelumnya telah memicu insiden pembakaran rumah warga, yang diduga dipicu oleh klaim wilayah dari kabupaten tetangga.

jika permasalahan ini tidak segera ditangani, konflik dapat kembali terjadi dalam skala lebih besar, bahkan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

“Sampai hari ini, persoalan tapal batas di Kabupaten Mimika belum selesai. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, harus segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya saat ditemui di kantor DPRK Mimika, Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, Frederikus menyampaikan bahwa permasalahan tapal batas telah menjadi agenda prioritas sejak ia dan sembilan anggota DPRK lainnya dilantik melalui mekanisme pengangkatan. Namun hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari Pemkab Mimika karena masih terkendala dengan belum adanya pimpinan definitif, alat kelengkapan dewan (AKD), serta tata tertib DPRK.

“Jangan hanya bicara di media tentang rencana dan langkah-langkah, tetapi harus segera membentuk tim, turun ke lapangan, dan mengambil tindakan nyata,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga mempertanyakan apakah Pemkab Mimika sudah pernah turun langsung ke lokasi konflik atau belum, mengingat klaim wilayah dari warga kabupaten tetangga masih terus berlangsung.

“Jangan hanya membuat rencana, tetapi yang dibutuhkan adalah langkah konkret dan solusi agar masalah ini segera selesai,” tambahnya.

Ia mendesak Pemerintah kabupaten Mimika segera membentuk tim khusus yang melibatkan:  OPD teknis Pemkab Mimika, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Bappeda, Aparat Keamanan (TNI-Polri), DPRK Mimika, dan juga Lembaga adat Lemasko dan Lemasa.

Tim ini nantinya harus turun langsung ke lokasi konflik untuk memastikan penyelesaian berdasarkan peta wilayah yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

“Jika tidak ada tindakan nyata, maka wilayah yang seharusnya menjadi bagian Kabupaten Mimika bisa beralih ke kabupaten lain,” tegasnya.

Meskipun konflik di Kampung Wakia telah mereda, klaim wilayah oleh warga kabupaten tetangga masih terus terjadi. Jika tidak ada langkah tegas dari Pemkab Mimika, dikhawatirkan konflik dapat kembali memanas.

“Pemerintah menganggap masalah ini sudah selesai, tapi di sisi lain, klaim dari kabupaten lain terus berlanjut. Pemkab harus mengambil langkah serius untuk memastikan tidak ada lagi klaim tapal batas,” pungkas Frederikus.

Masyarakat setempat berharap agar Pemerintah kabupaten Mimika segera mengambil tindakan konkret guna menyelesaikan konflik ini secara adil dan transparan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan tetap terjaga.