Biaya Perjalanan Dinas Besar, Wabup Minta OPD Selektif Hadiri Undangan ke Luar Daerah

TIMIKA, NemangkawiPos.com – Wakil Bupati Mimika, Emanuel K. Kemong, menyoroti tingginya intensitas perjalanan dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang menurutnya sering dilakukan tanpa koordinasi yang jelas.

Hal itu disampaikan Wabup saat memimpin apel pegawai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan SP3, pada Senin (14/7/2025).

Menurutnya, meski perjalanan dinas tidak selalu dipublikasi, namun masyarakat bisa melihat pergerakan para pejabat dan pegawai, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan di publik. Karena itu, Wabup meminta agar setiap perjalanan dinas disampaikan secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan.

“Harus ada mekanisme. Perjalanan dinas itu dilaporkan. Jangan pergi diam-diam tanpa pemberitahuan,” tegasnya.

Selain mengundang tanya, lanjut Wabup, biaya perjalanan dinas juga menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dinilai membebani anggaran cukup besar. Ia pun mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menekan jumlah perjalanan dinas ke luar daerah, dan lebih selektif dalam menanggapi undangan.

“Hasil temuan kemarin dari BPK memang lebih banyak di perjalanan dinas karena dananya cukup besar. Diharapkan supaya kita bisa minimalisir. Kalau memang sangat perlu, ya bisa. Tapi kalau hanya undangan rapat biasa, tidak perlu juga,” jelas Wabup.

Ia menyarankan agar efisiensi juga dilakukan dengan membatasi jumlah peserta perjalanan dinas. Keikutsertaan harus disesuaikan dengan urgensi undangan dan apakah kehadiran bisa diwakilkan oleh staf teknis tanpa harus diikuti oleh pimpinan OPD.

Menurut Wabup, undangan ke luar daerah yang benar-benar perlu dihadiri adalah yang berkaitan langsung dengan program prioritas daerah dan visi misi kepala daerah, seperti program koperasi merah putih, sekolah rakyat, penanganan stunting, serta kegiatan strategis lainnya.

“Kalau memang itu berkaitan dengan kita, seperti harus memaparkan presentasi, jadi narasumber, atau memang benar-benar dibutuhkan kontribusi kita, itu silakan hadir. Tapi kalau sekadar hadir untuk hadir, lebih baik ditolak,” pungkasnya.

Peringatan ini sekaligus menjadi refleksi bagi seluruh OPD agar lebih akuntabel dan hemat anggaran dalam menjalankan tugas luar daerah, serta memastikan seluruh kegiatan dinas benar-benar memberi dampak terhadap pencapaian program kerja Pemerintah Kabupaten Mimika.