TIMIKA,nemangkawipos.com – Anggota DPRK Mimika, Frederikus Kemaku, meminta pemerintah kampung lebih transparan dalam pengelolaan dana desa dan memastikan anggaran yang diberikan benar-benar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
Desa memiliki struktur pemerintahan yang jelas, terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan bendahara, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.
“Itu tidak boleh terjadi. Di desa sudah ada strukturalnya kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Jika masyarakat yang harus mengeluarkan biaya sendiri, berarti ada yang tidak jelas dalam pengelolaan dana desa,” tegasnya saat diwawancarai di kantor DPRD Mimika, Selasa (18/2/2025).
Lebih lanjut, dirinya juga mengkritisi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi pekerjaan di lapangan.
“Bicara soal dana desa, ini masyarakat yang mengeluarkan uang sendiri. Berarti ada yang salah. Laporan keuangan harus sesuai dengan pekerjaan yang direalisasikan, bukan sekadar ada anggaran tanpa program nyata,” ujarnya.
Masyarakat kini lebih sadar dan mengetahui jumlah anggaran yang turun ke setiap kampung, sehingga pemerintah desa harus lebih transparan dalam penggunaannya.
“Kalau bikin nota pengeluaran, itu harus sesuai dengan kebutuhan kampung. Jangan sampai anggaran ada, tapi realisasi programnya tidak ada. Itu yang menjadi masalah, karena masyarakat tahu anggaran yang turun ke kampung mereka,” tambahnya.
Selain masalah transparansi anggaran, Frederikus juga menyoroti ketidakjelasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana usulan masyarakat sering kali tidak terealisasi dengan baik.
“Musrenbang ini tidak jelas. Pemerintah sudah punya program sendiri, tetapi masyarakat yang mengusulkan. Seharusnya ada keseimbangan antara usulan masyarakat dan rencana pemerintah,” katanya.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi wadah yang benar-benar mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa, sehingga program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi warga kampung.
Sebagai anggota DPRK, Frederikus menegaskan bahwa DPRK memiliki tugas pengawasan, penganggaran (budgeting), dan legislasi. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa akan menjadi prioritas dalam pengawasan DPRK Mimika.
“Kami di DPRK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran. Pengelolaan dana desa dan proyek-proyek kampung ini akan menjadi atensi kami agar tidak ada penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, sementara pemerintah kampung diminta memastikan setiap anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan ketat dari DPRK Mimika, diharapkan pengelolaan dana desa lebih transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kampung.
