Fraksi Gerindra DPRK Mimika Terima LKPJ 2025 dengan Catatan, Dorong Infrastruktur, Lapangan Kerja OAP hingga Penguatan Keamanan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Partai Gerindra DPRK Mimika menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dan penetapan. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pandangan akhir Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika, Elinus B. Mom, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika, Kamis (30/7/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi jawaban Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap berbagai masukan, kritik, dan saran yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRK. Meski demikian, Gerindra menegaskan bahwa seluruh komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui langkah nyata, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala.

“Yang lebih penting bukan hanya jawaban, tetapi konsistensi implementasi sehingga setiap komitmen benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Elinus.

Fraksi Gerindra juga menyoroti rendahnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang menurut pemerintah dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Gerindra, persoalan tersebut tidak boleh terus berulang karena berdampak terhadap lambatnya pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perikanan, pertanian, pariwisata, retribusi, pajak daerah, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi.

Di bidang pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra mengajukan sejumlah rekomendasi prioritas, di antaranya percepatan pembangunan jembatan penghubung di wilayah pegunungan dan pesisir, termasuk jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Beanegogom dengan kampung-kampung di sekitarnya di Distrik Tembagapura.

Gerindra juga meminta pemerintah memperkuat transportasi udara di wilayah pedalaman melalui perpanjangan landasan pacu Bandara Bandawa Noema di Distrik Jila, pengembangan bandara di Distrik Alama, Hoya, Kampung Bella, Arwanop, Baluni, Opitawak, serta peningkatan Bandara Jita agar mampu melayani penerbangan secara lebih optimal.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra mendorong pembangunan dan rehabilitasi dermaga di wilayah pesisir, termasuk normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan agar akses transportasi masyarakat tetap lancar.

Dalam sektor ketenagakerjaan, Fraksi Gerindra menilai tingginya angka pengangguran di Mimika yang mencapai sekitar 14 ribu orang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Dinas Tenaga Kerja memperkuat kerja sama dengan perusahaan dan kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sekaligus meningkatkan kuota pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dari sekitar 500 menjadi sedikitnya 1.000 peserta setiap tahun dengan dukungan Dana Otonomi Khusus.

Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memberikan keberpihakan nyata kepada kontraktor lokal Orang Asli Papua melalui pemberian akses terhadap paket-paket pekerjaan konstruksi skala kecil, disertai pendampingan manajemen usaha, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Persoalan keamanan daerah turut menjadi perhatian. Fraksi Gerindra menilai meningkatnya angka kriminalitas di Mimika membutuhkan langkah terpadu melalui peningkatan patroli bersama TNI dan Polri, terutama pada malam hari.

Selain itu, Fraksi Gerindra mengusulkan adanya kebijakan pembatasan aktivitas anak di bawah umur pada jam-jam tertentu sebagai langkah preventif melindungi generasi muda dari tindak kriminal maupun penyalahgunaan zat adiktif.

Fraksi Gerindra juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika segera memanfaatkan Balai Rehabilitasi di SP IV Kilometer 8 sebagai pusat rehabilitasi anak-anak yang mengalami ketergantungan zat adiktif seperti lem aibon, sekaligus menyusun regulasi khusus mengenai penanganan anak rentan penyalahgunaan napza.

Di sektor ekonomi, Fraksi Gerindra mengusulkan kemitraan antara petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan kelompok usaha Orang Asli Papua dengan perusahaan katering, termasuk Pangansari, agar produk pangan lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri di Mimika.

Menurut Fraksi Gerindra, langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas pasar produk lokal, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Menutup pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dan penetapan.

Namun, Fraksi Gerindra menegaskan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan harus menjadi prioritas pelaksanaan dan dievaluasi secara berkala agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Mimika.