Fraksi Golkar DPRK Mimika Soroti Serapan APBD 2025, SiLPA Rp1,1 Triliun hingga Pelayanan Dasar Jadi Catatan

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Pandangan umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Mimika, terutama realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen dari target yang ditetapkan. Fraksi juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dinilai mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satu sorotan utama adalah rendahnya realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp5,59 triliun atau 82,14 persen. Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak program pembangunan yang belum terlaksana secara optimal sehingga manfaat APBD belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Fraksi juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun, atau meningkat sekitar 68,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut H. Iwan Anwar, besarnya SiLPA mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan penyebab tingginya SiLPA, apakah disebabkan lemahnya perencanaan, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, atau faktor lainnya. Pemerintah juga perlu menjelaskan program apa saja yang tidak terlaksana, OPD penyumbang SiLPA terbesar, serta strategi pemanfaatan SiLPA pada APBD berikutnya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mulai dari kekurangan penerimaan pajak daerah dan retribusi, kekurangan setor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan, hingga kelebihan pembayaran pada sejumlah proyek fisik akibat kekurangan volume pekerjaan.

Pada sektor kesehatan, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas realisasi anggaran sebesar Rp1,069 triliun atau 92,67 persen dengan capaian kinerja program mencapai 109,23 persen. Meski demikian, fraksi berharap besarnya anggaran tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman.

Menurut Fraksi Golkar, hingga kini masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait keterbatasan tenaga dokter, belum meratanya pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang belum optimal.

Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menilai realisasi anggaran masih sangat rendah, yakni hanya 59,06 persen atau sekitar Rp691,43 miliar dari total pagu Rp1,170 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar Rp479,20 miliar anggaran pendidikan yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.

Fraksi menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan sarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas guru, hingga pelaksanaan program beasiswa bagi putra-putri Mimika.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP), khususnya melalui program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.

Persoalan penyediaan air bersih turut menjadi perhatian. Fraksi menilai masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan air bersih secara optimal meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

“Di masyarakat bahkan berkembang ungkapan, ‘Bagaimana cara memutar kran agar air bisa keluar?’ Hal ini menjadi gambaran bahwa masih ada infrastruktur air bersih yang telah diresmikan tetapi belum dapat difungsikan secara maksimal,” kata Iwan.

Pada aspek pendapatan transfer, Fraksi Golkar mengapresiasi realisasi Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum yang dinilai cukup baik. Namun, fraksi menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai 78,34 persen serta Dana Desa sebesar 79,51 persen.

Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya kapasitas pelaksanaan program, administrasi, serta pengelolaan di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah kampung.

Fraksi juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman agar tidak terjadi kesenjangan dengan kawasan perkotaan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga didorong memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, peningkatan kapasitas aparatur kampung, pengembangan BUMKam, pendidikan, kesehatan, hingga pembinaan generasi muda.

Menutup pandangan umumnya, H. Iwan Anwar menegaskan Fraksi Partai Golkar akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara konstruktif demi kemajuan Kabupaten Mimika.

“Fraksi Partai Golkar akan senantiasa menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengawal pembangunan daerah, mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi terwujudnya Kabupaten Mimika yang maju, adil, sejahtera, dan berdaya saing,” tegasnya.