Fraksi Demokrat Soroti LKPJ Bupati Mimika 2025: Belanja Modal Rendah, SiLPA Rp1,1 Triliun hingga Infrastruktur Tak Capai Target

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Fraksi Partai Demokrat DPRK Kabupaten Mimika menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika yang digelar di ruang sidang utama DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).

Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika, Desi Putrika. Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyampaikan LKPJ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024.

Meski demikian, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa LKPJ tidak semestinya hanya menampilkan capaian keberhasilan pemerintah, tetapi juga harus memuat evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kelemahan, kendala, penyebab, serta langkah-langkah penyelesaiannya.

“Fraksi Partai Demokrat menilai masih terdapat kecenderungan laporan lebih menonjolkan capaian dibandingkan evaluasi terhadap berbagai kelemahan yang telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),” ujar Desi Putri.

Pendapatan Daerah Diapresiasi, Belanja Modal Jadi Sorotan

Fraksi Demokrat mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target sekitar Rp6,15 triliun. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dengan realisasi sebesar Rp581,8 miliar atau 117,78 persen.

Namun, fraksi menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 64,13 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengendalian internal, pengawasan terhadap pekerjaan fisik, serta masih ditemukannya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI.

Fraksi juga mempertanyakan mengapa proses pengadaan barang dan jasa tidak segera dilaksanakan setelah APBD ditetapkan sehingga sejumlah proyek strategis mengalami keterlambatan pelaksanaan.

Belanja Pegawai dan Hibah Perlu Dievaluasi

Fraksi Demokrat mencatat belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,439 triliun, meningkat 27,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut fraksi, peningkatan anggaran tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas reformasi birokrasi.

Selain itu, belanja hibah yang mencapai sekitar Rp278 miliardiminta dikelola secara lebih transparan dan akuntabel agar benar-benar memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Serapan DAK dan Dana Desa Masih Rendah

Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai 78,34 persen, serta Dana Desa sebesar 79,51 persen.

Menurut fraksi, rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan masih lemahnya kapasitas pelaksanaan program. Pemerintah diminta menjelaskan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh persoalan administrasi, keterlambatan pemenuhan persyaratan penyaluran, atau lemahnya pendampingan kepada pemerintah kampung.

Dana Otsus dan SiLPA Jadi Perhatian

Fraksi Demokrat mencatat Dana Otonomi Khusus (Otsus) terealisasi 100 persen dengan nilai sekitar  Rp223 miliar, namun mengalami penurunan sekitar 15,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan sejauh mana pemanfaatan Dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Selain itu, fraksi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Menurut Fraksi Demokrat, besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya proses tender, lemahnya kapasitas pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi meminta pemerintah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, memperbaiki kualitas perencanaan, serta mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.

Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dinilai Belum Maksimal

Pada sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menilai pemerintah belum menyampaikan indikator penting seperti angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, kualitas guru, jumlah tenaga honorer, hingga pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman.

Di bidang kesehatan, pemerintah diminta menyampaikan secara terbuka data mengenai indeks kepuasan masyarakat, angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta rasio tenaga kesehatan agar keberhasilan sektor kesehatan dapat diukur secara objektif.

Fraksi juga mengkritisi rendahnya pembangunan infrastruktur dasar. Program perluasan jaringan air bersih yang ditargetkan mencapai 3.600 Sambungan Rumah (SR) hanya terealisasi 1.861 SR. Sementara pembangunan jalan baru dari target 26 kilometer hanya terealisasi sekitar 1,16 kilometer.

Selain itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan keterlambatan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah proyek strategis yang baru dilakukan pada pertengahan tahun anggaran.

Target Malaria dan Data Kemiskinan Dipertanyakan

Fraksi Demokrat juga menyoroti target pelayanan kesehatan malaria dalam dokumen LKPJ yang mencapai 2 juta kasus. Angka tersebut dinilai tidak logis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Mimika. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan metodologi penyusunan indikator tersebut agar tidak menimbulkan keraguan terhadap kualitas dokumen perencanaan daerah.

Selain itu, Fraksi Demokrat menilai data masyarakat miskin pada Dinas Sosial masih belum valid. Masih ditemukannya penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia menunjukkan perlunya percepatan verifikasi dan validasi data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Pembangunan Sekolah dan Rumah Korban Bencana Tak Capai Target

Fraksi Demokrat juga menyesalkan tidak terealisasinya pembangunan tiga Unit Sekolah Baru (USB) yang telah ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025. Alasan keterbatasan waktu pelaksanaan dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan program.

Begitu pula pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana yang hanya terealisasi 15 unit dari target 20 unit. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya manajemen proyek, keterlambatan proses tender, serta kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Demokrat Dorong Reformasi Tata Kelola Keuangan Daerah

Sebagai penutup, Fraksi Partai Demokrat menilai Tahun Anggaran 2025 merupakan masa transisi pemerintahan yang berhasil menjaga stabilitas pendapatan daerah, tetapi belum mampu mengoptimalkan kualitas belanja pembangunan.

Fraksi merekomendasikan sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir serta pedalaman, efisiensi belanja operasional dan perjalanan dinas, penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi pengelolaan APBD, serta penyusunan strategi ketahanan fiskal daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

“Fokus pembahasan LKPJ tidak hanya pada tingginya pendapatan daerah, tetapi juga pada sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mempersiapkan ketahanan fiskal Kabupaten Mimika pada masa mendatang,” tegas Fraksi Partai Demokrat dalam pandanganya.