Pemerintahan

Nabire, “Rumah Bersama” Papua Tengah: Meki Nawipa Ungkap Perjuangan Komarudin Watubun di Balik Penetapan Ibu Kota

25
×

Nabire, “Rumah Bersama” Papua Tengah: Meki Nawipa Ungkap Perjuangan Komarudin Watubun di Balik Penetapan Ibu Kota

Sebarkan artikel ini

Caption Foto: Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa didampingi Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley dan Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah Komarudin Watubun saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah di Nabire. Foto: Tim Multimedia Gubernur Papua Tengah.

Example 468x60

NABIRE, Nemangkawipos.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Provinsi Papua Tengah pada Rabu (22/7/2026) tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan daerah otonom baru tersebut, tetapi juga membuka kembali lembaran sejarah penetapan Nabire sebagai ibu kota provinsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH mengungkapkan bahwa penetapan Nabire sebagai pusat pemerintahan bukanlah keputusan yang lahir secara kebetulan. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil perjuangan dan komitmen politik Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Komarudin Watubun, yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Meki mengatakan, saat proses pembentukan Provinsi Papua Tengah berlangsung, Komarudin Watubun memperjuangkan agar ibu kota ditempatkan di Nabire dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat dari berbagai wilayah.

Baca Juga :

“Kalau tidak ada perjuangan dan sikap tegas dari Pak Komarudin Watubun saat itu, mungkin kita tidak berdiri di sini hari ini,” ujar Meki.

Ia menjelaskan, penetapan Nabire didasarkan pada pertimbangan geografis dan kemudahan mobilitas masyarakat. Dengan posisi tersebut, warga dari wilayah pegunungan seperti Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, hingga Puncak Jaya memiliki akses yang lebih mudah menuju pusat pemerintahan melalui jalur darat.

Menurut Meki, pilihan tersebut sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transportasi udara yang selama ini menjadi kendala karena biaya perjalanan yang relatif tinggi.

Empat tahun setelah resmi menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire kini berkembang sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pelayanan publik.

Berbagai program pembangunan terus dijalankan pemerintah provinsi, mulai dari peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, hingga Program BANGKIT yang difokuskan pada peningkatan kualitas tumbuh kembang balita Orang Asli Papua (OAP).

Meki menilai, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penempatan pusat pemerintahan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Papua Tengah.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat menjaga semangat persatuan dan terus merawat Nabire sebagai “rumah bersama” bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

Ia berharap ibu kota provinsi tetap menjadi ruang yang inklusif, tempat seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang setara tanpa memandang latar belakang, demi mewujudkan Papua Tengah yang semakin maju dan sejahtera.

Sumber : Tim Multimedia Gubernur Papua Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *