Peternak Ayam Broiler Mimika Sekarat, DPRK Desak Freeport dan Kontraktor Setop “Impor” Ayam

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Nasib ratusan peternak ayam broiler di Mimika kini berada di ujung tanduk. Penangguhan purchase order (PO) oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dan mitra kerjanya, seperti PT Pangansari Utama, telah memicu kerugian miliaran rupiah akibat penumpukan stok yang tak terserap pasar selama tiga bulan terakhir.

​Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, memberikan ultimatum keras kepada perusahaan pemegang konsesi tambang dan para vendornya untuk segera mengakhiri ketidakpastian ini. Ia menegaskan, alasan kualitas yang dijadikan dalih penghentian kerja sama tidak boleh menjadi legitimasi untuk mematikan ekonomi lokal.

“Jika alasannya kualitas, segera cari solusinya. Jangan biarkan peternak menanggung beban biaya cold storage dan kerugian terus-menerus. Kami minta semua pihak turun tangan membenahi infrastruktur, bukan malah menutup pintu bagi produksi lokal,” ujar Mariunus usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Timika, (16/7/2026).

​Mariunus menyoroti adanya indikasi pemanfaatan isu kualitas sebagai pintu masuk untuk kembali memasok ayam dari luar daerah. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, DPRK Mimika akan mengawal ketat agar pasar lokal tetap diprioritaskan bagi pengusaha lokal.

​”Jangan sampai isu kualitas hanya alasan klasik agar mereka bisa mendatangkan pasokan dari luar. Kita punya 90 peternak lokal yang mampu memenuhi kebutuhan 10 ton per bulan. Kalau dibina, kualitasnya pasti bisa memenuhi standar industri,” tegasnya.

​Dalam RDP tersebut, Mariunus mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk lebih progresif. Ia mengusulkan kebijakan radikal berupa pembatasan, bahkan pelarangan masuknya produk ayam dari luar daerah jika standar kualitas yang diminta perusahaan telah terpenuhi oleh peternak lokal.

​Ia juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera difungsikan sebagai offtaker (penampung) utama hasil produksi masyarakat. Dengan posisi sebagai vendor resmi, BUMD diharapkan mampu memutus mata rantai ketergantungan terhadap pemasok luar dan memastikan perputaran uang tetap berada di Mimika.

​Menanggapi gejolak di lapangan, Mariunus mengimbau peternak untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi demonstrasi anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa DPRK Mimika adalah “Honai” (rumah) bagi rakyat untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur dialog.

​”Jangan gunakan cara-cara yang merugikan, seperti membakar ban atau aksi anarkis. Salurkan aspirasi ke DPRK. Tugas kami adalah memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Freeport, untuk duduk bersama. Kita harus bekerja dengan hati, bukan sekadar mengejar profit dengan mengorbankan masyarakat lokal,” pungkasnya.