DPRMasyarakat

Soroti Proyek Air Bersih Mangkrak, Wakil Ketua DPRK Mimika Minta APH Turun Tangan

3
×

Soroti Proyek Air Bersih Mangkrak, Wakil Ketua DPRK Mimika Minta APH Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

Caption : Bangunan proyek Prasarana dan Saluran Air Bersih Distrik Jita yang dibangun sejak tahun 2020 terlihat terbengkalai dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Hingga kini warga masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara proyek yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi sorotan publik dan DPRK Mimika. Foto: Stendy.

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Harapan masyarakat Distrik Jita untuk menikmati layanan air bersih hingga kini belum terwujud. Proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dikerjakan sejak tahun 2020 justru menjadi sorotan karena belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah kebutuhan mendesak akan air bersih, fasilitas yang dibangun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika tersebut hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan papan informasi proyek yang masih terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut bernama Pembangunan Prasarana dan Saluran Air Bersih Distrik Jita. Proyek dikerjakan oleh CV Yizreel Perdana dengan pengawasan PT Trimako Abdi Konsulindo berdasarkan kontrak tertanggal 24 Mei 2020 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Baca Juga :

Namun, hampir lima tahun setelah proyek tersebut dikerjakan, masyarakat Distrik Jita mengaku masih kesulitan mendapatkan akses air bersih.

Dalam kunjungan kerja DPRK Mimika ke Distrik Jita beberapa waktu lalu, persoalan air bersih kembali menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Warga menilai bangunan yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

“Yang kami butuhkan bukan bangunannya, tetapi air yang benar-benar mengalir dan bisa digunakan masyarakat setiap hari,” ujar salah seorang warga saat menyampaikan aspirasinya kepada rombongan DPRK Mimika.

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas. Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Daerah Pemilihan (Dapil) VI itu menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penyelesaian fisik proyek.

Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Sangat disayangkan jika anggaran sudah dikeluarkan tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Karena itu persoalan ini harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti secara tegas serta terukur,” ujar Asri.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian DPRK Mimika melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Karena itu, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut untuk mengetahui penyebab belum berfungsinya fasilitas yang telah dibangun.

“Infrastruktur yang dibangun harus berfungsi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai hanya dibangun lalu ditinggalkan tanpa penyelesaian. Kita harus benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Asri juga meminta aparat pengawas dan penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah harus dijaga untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara tetap terpelihara.

“Jika ada temuan yang merugikan masyarakat maupun keuangan daerah, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Aparat pengawas dan penegak hukum harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Asri juga mengajak seluruh pihak mendukung visi pembangunan Kabupaten Mimika yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dari kampung ke kota sebagaimana menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat sampai ke kampung-kampung. Karena itu kualitas pekerjaan harus dijaga dan setiap program yang dibangun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat Distrik Jita berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar fasilitas air bersih yang telah dibangun dapat segera berfungsi. Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar soal bangunan yang terbengkalai, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak.

Lima tahun telah berlalu sejak proyek tersebut dibangun. Namun hingga kini, air yang dijanjikan belum juga mengalir, sementara masyarakat masih menunggu hadirnya pelayanan dasar yang benar-benar mereka rasakan manfaatnya.

Penulis: StendiEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *