Pemkab Mimika, Freeport, dan YPMAK Teken MoU, Johannes Rettob: Saatnya Tinggalkan Program yang Berjalan Sendiri-Sendiri

JAKARTA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) resmi menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat sinergi pembangunan di Kabupaten Mimika. Penandatanganan berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Ketua YPMAK Dr. Leonardus Tumuka, serta disaksikan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Pj Sekretaris Daerah Abraham Kateyau, jajaran pimpinan OPD, dan manajemen PT Freeport Indonesia.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan MoU tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi yang selama ini telah terjalin antara perusahaan, pemerintah daerah, dan YPMAK.

“Hubungan kita selama ini sudah sangat baik. Melalui MoU ini, kita ingin meningkatkan kolaborasi yang sudah berjalan agar manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan seluruh masyarakat Mimika, baik masyarakat Amungme, Kamoro, suku kerabat lainnya maupun masyarakat pendatang,” ujar Tony.

Menurutnya, keberadaan PT Freeport Indonesia dan YPMAK merupakan potensi besar yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Papua. Karena itu, seluruh sumber daya yang ada harus dikelola secara terintegrasi agar memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Tony juga memaparkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2025, PT Freeport Indonesia menyalurkan kontribusi sekitar Rp6 triliun kepada Pemerintah Kabupaten Mimika yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak daerah, royalti, serta bagi hasil keuntungan bersih perusahaan.

Meski produksi tambang saat ini belum kembali normal pasca insiden longsoran material basah pada September tahun lalu, Tony memastikan kontribusi perusahaan kepada daerah tetap berjalan dan diproyeksikan meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami berharap perpanjangan IUPK dapat terwujud sehingga manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah dapat terus berlanjut hingga setelah tahun 2041,” katanya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus menjadi titik awal perubahan pola pembangunan di Mimika yang selama ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara optimal.

Menurut Johannes, selama ini banyak program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia maupun YPMAK memiliki tujuan yang sama, namun tidak terkoordinasi dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

“Kita memiliki sumber daya yang sangat besar. Ada Freeport, ada YPMAK, ada APBD dan APBN. Tetapi kalau semua berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, hari ini kita mulai membangun kolaborasi yang sesungguhnya,” tegas Johannes.

Ia mencontohkan berbagai program seperti penanganan stunting, pengendalian malaria, bantuan pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini sering dijalankan secara terpisah sehingga tidak memberikan dampak yang optimal.

Menurut Johannes, Mimika harus mulai meninggalkan pola kerja sektoral dan beralih pada pendekatan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, serta memiliki arah yang jelas.

“Pemerintah daerah akan menjadi pemimpin dalam penyusunan cetak biru pembangunan sehingga seluruh program dari Pemkab, PT Freeport Indonesia dan YPMAK masuk dalam satu perencanaan yang sama. Tidak boleh lagi ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Johannes juga menyoroti kondisi ekonomi Mimika yang masih menghadapi tantangan besar meskipun menjadi salah satu daerah penyumbang penerimaan negara terbesar melalui sektor pertambangan.

Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor tambang harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor-sektor lain yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

“Uang kita besar, sumber daya kita besar, tetapi output pembangunan harus lebih maksimal. Kita ingin Mimika tidak hanya bergantung pada tambang, tetapi juga mampu tumbuh melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, UMKM, hingga penguatan BUMD,” katanya.

Di sisi lain, Ketua YPMAK Dr. Leonardus Tumuka menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang selaras dengan kebutuhan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia dan YPMAK menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program bantuan dan pemberdayaan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, Johannes Rettob menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen semata.

“MoU ini tidak boleh tidur di dalam laci. Ini harus menjadi titik balik pembangunan Mimika. Target kita jelas, yaitu mewujudkan Mimika yang cerdas, sehat, aman, dan sejahtera melalui kolaborasi yang nyata,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia, dan YPMAK berharap dapat membangun model pembangunan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan sehingga manfaat keberadaan sumber daya alam di Mimika benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.