Ketua Pemuda Kei Mimika Tantang Kejari Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Proyek Rumah Layak Huni Rp8,7 Miliar di Distrik Hoya

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan tujuh unit rumah layak huni di Distrik Hoya dengan nilai anggaran Rp8,7 miliar menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Ketua Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika untuk mengusut kasus tersebut secara serius dan transparan.

Menurut Edoardus, masyarakat masih mengingat sejumlah proyek bernilai besar yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan penyelesaian hukum, salah satunya proyek Jembatan Wa Banti yang menelan anggaran sekitar Rp11,8 miliar namun tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

“Kami berharap Kejari Mimika membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik hanya ramai di awal, lalu menghilang tanpa kejelasan,” ujar Edoardus, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang pernah mencuat di Mimika. Karena itu, penanganan dugaan penyimpangan proyek rumah layak huni di Distrik Hoya dinilai menjadi momentum penting untuk menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum.

Edoardus juga menyoroti sejumlah kasus lain yang sempat menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan penyimpangan di beberapa instansi hingga proyek-proyek pemerintah yang dianggap bermasalah, namun belum diketahui perkembangan penanganannya secara terbuka.

Menurutnya, dukungan fasilitas dan sarana yang telah diberikan pemerintah daerah kepada aparat penegak hukum seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara.

“Pemerintah daerah telah memberikan dukungan yang cukup. Karena itu masyarakat tentu berharap ada kinerja yang maksimal dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, Pemuda Kei Mimika menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Dirinya juga membuka kemungkinan untuk menyampaikan laporan dan aspirasi kepada lembaga-lembaga di tingkat nasional apabila proses penegakan hukum dinilai tidak berjalan secara transparan.

Edoardus mengatakan pihaknya akan mengawal setiap tahapan proses hukum, mendorong audit terhadap penggunaan anggaran, serta meminta keterbukaan informasi kepada publik terkait perkembangan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kami ingin melihat adanya tindakan nyata. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana penggunaan uang negara dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengusutan dugaan penyimpangan proyek rumah layak huni di Distrik Hoya tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut keadilan bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program pembangunan tersebut.

“Kami berharap proses hukum berjalan objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih sehingga masyarakat dapat melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.