Kunjungi DPR Papua, Banggar DPRK Mimika Dalami Mekanisme Penganggaran dan Regulasi Terbaru

JAYAPURA, Nemangkawipos.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua di Jayapura, Senin (21/4/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, didampingi Wakil Ketua III Ester Tsenawatme serta anggota lainnya. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Mimika, Sriyanti Ramping, bersama jajaran sekretariat.

Rombongan DPRK Mimika diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, serta Plt Sekwan DPR Papua, Mulyani, beserta jajaran.

Plt Sekwan DPR Papua, Mulyani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsultasi dan koordinasi yang telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, khususnya antara sekretariat dewan.

“Kunjungan ini bersifat konsultatif. Forum seperti ini bukan yang pertama, karena sebelumnya sekretariat dewan juga beberapa kali berdiskusi dengan kami terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPR,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertemuan kali ini lebih difokuskan pada aspek keuangan sebagai referensi implementasi kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Dalam diskusi, terdapat beberapa kegiatan yang belum terakomodasi atau belum bisa diterapkan. Kami membuka ruang diskusi dan memberikan masukan agar kegiatan dapat diakselerasi dan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, menilai kunjungan ini menjadi ajang berbagi informasi terkait tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme pendanaan kegiatan dewan.

“Terlihat ada perbedaan antara DPR kabupaten dan DPR provinsi, khususnya dalam penganggaran. Karena itu, penyesuaian dengan regulasi sangat penting agar seluruh kegiatan tetap sesuai aturan,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban dewan.

“Kami ingin menyamakan persepsi terkait tugas dan kewajiban dewan, yang terkadang berbeda antara tingkat provinsi dan kabupaten, namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Plt Sekwan DPRK Mimika, Sriyanti Ramping, menambahkan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mempelajari sistem penganggaran di DPR Papua dalam mendukung tugas-tugas kedewanan.

Menurutnya, hasil konsultasi ini akan menjadi referensi bagi Sekretariat DPRK Mimika, terutama dalam mengakomodir program kerja yang belum tertuang dalam dokumen anggaran.

“Salah satu yang menjadi perhatian adalah kode rekening untuk pengawasan Dana Otsus yang belum ada dalam dokumen anggaran DPRK Mimika. Ini akan menjadi bahan usulan ke pemerintah daerah melalui Bappeda dan TAPD agar dapat diakomodir sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.