Reses di Mupuruka, Asri Akkas Serap Aspirasi Warga: Tapal Batas hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

TIMIKA, nemangkawipos.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Asri Akkas, melaksanakan kegiatan reses di Kampung Mupuruka, Distrik Mimika Barat Tengah, Jumat (12/3/2026).

Kedatangan legislator tersebut disambut langsung oleh Kepala Kampung Mupuruka bersama aparat keamanan dan masyarakat setempat melalui prosesi ritual tarian adat yang berlangsung penuh haru serta semangat kebersamaan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Kepala Kampung Mupuruka, Thomas, menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menegaskan bahwa apabila persoalan tapal batas wilayah segera diselesaikan, masyarakat berharap pemerintah dapat segera melakukan pembangunan di wilayah tersebut.

“Kalau persoalan tapal batas sudah selesai, kami minta pembangunan segera dilakukan. Kami juga mengusulkan kendaraan angkutan roda empat, pembangunan jalan sepanjang 500 meter yang sudah kami masukkan dalam Musrenbang, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan fasilitas bandara di wilayah Mimika Barat Tengah agar dapat diaspal guna mendukung aktivitas transportasi masyarakat.

Di bidang pendidikan, warga menyampaikan bahwa anak-anak mereka masih bersekolah di SD Inpres Uta 1. Untuk pelaksanaan ujian siswa kelas VI, masyarakat berharap adanya pengawalan dari aparat keamanan demi menjamin kelancaran proses belajar mengajar.

Masyarakat juga mengusulkan penambahan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan di Kampung Kapiraya yang selama ini dinilai masih sangat terbatas.

Sementara itu, Ketua Pemuda Mupuruka, Alfius, menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak konflik tapal batas wilayah. Menurutnya, aktivitas masyarakat terganggu sehingga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi warga.

“Kami sudah menyampaikan persoalan ini saat kunjungan pemerintah daerah, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut, khususnya terkait sarana prasarana air bersih dan kondisi bandara yang masih digunakan untuk aktivitas penerbangan dari kabupaten lain,” katanya.

Tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan, khususnya pada jenjang SMA, yang turut terdampak konflik wilayah.

Selain itu, masyarakat meminta pemerintah menghadirkan kepala distrik yang benar-benar tinggal dan bekerja di wilayah Mimika Barat Tengah, bukan hanya menetap di kota.

Warga juga mengeluhkan belum dibayarkannya honor bagi para lansia serta keterbatasan listrik akibat generator yang belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga meminta pembangunan pos polisi serta dukungan terhadap rumah ibadah menjelang bulan puasa bagi umat Kristen Katolik.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRK Mimika tidak akan membiarkan wilayah Mimika diambil oleh daerah lain dalam persoalan tapal batas.

“Persoalan tapal batas ini sedang berproses. Tim harmonisasi Pemda Mimika sedang bekerja dengan penguatan dari Pansus Tapal Batas DPRK Mimika. Nantinya akan ada Peraturan Gubernur yang mengatur soal batas wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat memicu konflik baru di wilayah tersebut.

Selain itu, ia meminta masyarakat di Distrik Mimika Barat Tengah untuk tidak mudah menjual tanah kepada pihak luar.

“Wilayah Mimika tidak boleh diambil sedikit pun oleh kabupaten lain. Kita harus bersatu dan tetap kuat menghadapi persoalan ini,” ujarnya.

Terkait pembangunan, Akkas memastikan DPRK Mimika akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, serta peningkatan sektor pendidikan.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRK Mimika telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Air Bersih untuk mengawasi pembangunan sistem air bersih di wilayah pesisir, pegunungan, dan perkotaan di Kabupaten Mimika.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Kami akan terus mendorong agar masyarakat Mimika dapat menikmati layanan air bersih secara layak,” pungkasnya.