Reses Tahap I, Nancy Raweyai Soroti Krisis Kesehatan dan Pendidikan di Distrik Iwaka

TIMIKA, nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Nancy Natalia Raweyai, menggelar reses tahap I di Distrik Iwaka, Kampung Kiyura, pada Kamis (20/3/2025). Reses ini membuka fakta memilukan tentang puluhan anak usia sekolah di 10 kampung yang hidup tanpa akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ironisnya, di tengah alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Mimika yang mencapai Rp 1 triliun per tahun, hak dasar tersebut belum dirasakan oleh masyarakat. Situasi ini terungkap saat Nancy melakukan reses tahap I Tahun 2025, dengan menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang lahir tanpa bantuan medis, tidak pernah menerima imunisasi, dan sama sekali tidak mengenyam pendidikan selama bertahun-tahun.

Nancy mengungkapkan, penyebab utama keterbatasan akses adalah minimnya infrastruktur kesehatan dan ketiadaan tenaga pengajar. Klinik kesehatan yang sebelumnya dibangun oleh PT PAL—perusahaan kelapa sawit yang membantu warga—tidak lagi beroperasi setelah perusahaan tersebut berganti pemilik.

Selain itu, sekolah yang pernah dibangun oleh pemerintah juga tidak berfungsi karena kekurangan guru. Seorang warga mengungkapkan bahwa guru hanya datang saat ujian, bahkan soal ujian diisi oleh guru itu sendiri, tanpa ada proses pembelajaran bagi anak-anak.

“Guru itu datang hanya saat ujian, dan mereka sendiri yang mengisi soal. Anak-anak tidak pernah belajar,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.

Melihat kondisi ini, Nancy menggandeng tenaga medis dari Apotek Cendrawasih untuk memberikan pelayanan kesehatan, seperti screening kesehatan, pemberian vitamin, obat cacing, dan perawatan luka. Nancy bahkan turun langsung memberikan obat pada anak-anak dan membagikan makanan.

“Saya sangat prihatin melihat kondisi ini. Jarak dari kota ke Kampung Kiyura hanya satu jam, tetapi pelayanan dasar tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini harus segera ditangani,” tegas Nancy.

Nancy menyoroti bahwa anggaran besar namun tidak tepat sasaran adalah bukti kebijakan fiskal yang kurang efektif. Ia berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan guna mencari solusi konkret.

Selain masalah kesehatan dan pendidikan, akses transportasi antar kampung juga menjadi persoalan krusial. Jarak antar kampung di sepanjang Jalan Trans Nabire cukup jauh, sehingga masyarakat harus menumpang truk perusahaan yang mengangkut kayu.

“Anak-anak yang mulai bersekolah juga kesulitan mencapai sekolah karena tidak ada transportasi umum. Ini perlu menjadi perhatian khusus,” ujar Nancy.

Nancy juga menyoroti masalah tapal batas wilayah yang belum tuntas, sehingga menghambat koordinasi pembangunan antar distrik. Ia berharap masalah ini segera diselesaikan agar pelayanan dasar bagi masyarakat tidak terhambat.

Sejak adanya sekolah gratis yang dibangun oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Papua Centrum (Pace), anak-anak mulai merasakan pendidikan dasar. Sebanyak 52 anak sudah terdaftar dan belajar mengenal huruf dan angka di bawah bimbingan dua guru dari Batam.

“Kami harap sekolah ini bisa terus berjalan dan menjadi titik awal kesadaran masyarakat untuk mendorong pendidikan bagi anak-anak mereka,” ujar Pendeta Boni Patoh, Gembala GBI Pace sekaligus penanggung jawab sekolah.

Ia berharap ada kesamaan visi dari pemangku kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini secara serius. Ia mendesak Pemda Mimika untuk memaksimalkan penggunaan anggaran agar pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Distrik Iwaka.

“Kita perlu kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat. Anggaran sudah ada, tapi realisasinya tidak terasa. Saya akan memastikan hal ini dibahas dalam rapat dengan dinas terkait,” tutup Nancy.