Legislator Muda Dolfin Beanal: Tolak Aktivitas Wisata yang Merugikan Masyarakat Pribumi Mimika

TIMIKA, NemangkawiPos.com – Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Dolfin Beanal, dengan tegas menolak aktivitas wisata yang merugikan masyarakat pribumi di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas maraknya kunjungan wisatawan asing ke lokasi-lokasi yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat.

“Beberapa hotel dan lokasi wisata saat ini dipenuhi oleh aktivitas yang tidak jelas. Saya mendengar langsung keluhan masyarakat di daerah pemilihan saya, Dapil 5. Mereka merasa tidak nyaman dan menolak aktivitas wisata yang merugikan masyarakat pribumi,” ujar Dolfin saat ditemui di salah satu kafe di Timika, Kamis (27/2/2025).

Dolfin menjelaskan bahwa beberapa daerah yang sering disebut sebagai “salju” oleh masyarakat lokal merupakan tempat sakral atau pamali. Menurutnya, keberadaan wisatawan asing di wilayah ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat adat.

“Ini sudah cukup merepotkan dan merugikan kami. Jangan sampai ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti keberadaan wisatawan asing dari berbagai negara yang telah memasuki daerah tersebut tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

“Saya menolak tegas jika ada pihak yang melanggar aturan. Surat izin operasional mereka harus segera dicabut,” tambahnya.

Selain itu, Dolfin menyatakan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan oleh LEMASA dan LEMASKO, organisasi masyarakat adat setempat yang tengah berjuang untuk melindungi hak-hak masyarakat pribumi.

“Saya mendukung 100% perjuangan mereka dalam menyelesaikan masalah ini, termasuk dalam pembicaraan antara pemerintah daerah dan Freeport,” ujarnya.

Dolfin menyampaikan bahwa kepentingan masyarakat pribumi harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan wisata di daerah tersebut.

“Wisata harus kembali ke tangan masyarakat pribumi. Jangan sampai ada pihak asing atau kepentingan tertentu yang mengambil alih dan merugikan kami,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pemerintah segera mencabut izin operasional bagi siapapun yang melayani wisatawan asing di daerah tersebut.

“Saya meminta dengan hormat kepada Bupati untuk segera mencabut surat izin operasional mereka. Siapapun yang melayani wisatawan asing, baik menggunakan helikopter atau kendaraan lainnya, harus dihentikan,” katanya dengan tegas.

Lebih lanjut, sebagai perwakilan masyarakat dan anak pribumi, Dolfin menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika ada aktivitas yang semakin merugikan masyarakat pribumi.

“Kami sudah cukup menderita dengan pengambilan gunung-gunung emas oleh Freeport. Jangan sampai wisata juga diambil alih oleh pihak asing,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa masyarakat pribumi memiliki hak atas wilayah mereka, sehingga pengelolaan wisata harus dikembalikan ke tangan mereka.

“Ini adalah hak kami. Jangan sampai timbul konflik baru akibat ketidakpedulian Freeport dan pemerintah,” pungkasnya.