Pj Sekda Mimika Ingatkan Efisiensi Anggaran, OPD Diminta Kurangi Perjalanan Dinas dan Kegiatan Seremonial

TIMIKA,nemangkawipos.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, kembali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Meskipun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah dibagikan ke masing-masing OPD, akan ada penyesuaian dan perubahan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Hari ini akan ada pertemuan seluruh kepala OPD dan tim anggaran untuk membahas lebih lanjut terkait pengurangan serta penyesuaian dengan perubahan pagu dari pusat,” ujar Petrus saat memimpin apel gabungan OPD di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, penyesuaian anggaran ini terutama akan berdampak pada sektor infrastruktur, dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam arahannya, Petrus secara tegas meminta kepada seluruh OPD agar membatasi perjalanan dinas ke luar daerah, sebagai bagian dari kebijakan penghematan anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat.

“Kalau bisa cukup 1-2 orang saja yang berangkat. Jangan sedikit-sedikit semua ikut jalan, akhirnya sebelum bulan Juni anggaran sudah habis,” tegas Petrus.

Selain perjalanan dinas, OPD juga diminta untuk mengurangi kegiatan seperti rapat, sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dianggap tidak terlalu mendesak.

“Misalnya rapat, cukup diikuti lima orang di ruangan terbatas tanpa harus menyewa tempat atau menyediakan makan-minum. Ini bukan kebijakan dari saya, tapi sudah menjadi arahan langsung dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Kebijakan pengurangan anggaran ini tidak hanya diterapkan di daerah, tetapi juga berlaku di kementerian pusat. Arahan ini sesuai dengan Surat Edaran dari pemerintah pusat dan himbauan Presiden RI terkait efisiensi anggaran tahun 2025.

Petrus menegaskan bahwa anggaran yang dipangkas nantinya akan dialihkan untuk mengefisiensikan pelayanan publik serta mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah.

“2025 ke depan ini, semua kebijakan di daerah harus mengikuti arahan pemerintah pusat. Kita harus siap dan menyesuaikan kebijakan ini untuk kepentingan bersama,” tutupnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan OPD di Kabupaten Mimika dapat lebih disiplin dalam mengelola anggaran serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Redaksi