Usai Membahas LHKPN Dengan PJ Bupati, Ini Kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah

TIMIKA,nemangkawipos.com – Yohanes Kemong, S.IP, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin, S.H., M.M., yang mewajibkan pejabat di Pemkab Mimika untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Saya sangat mendukung kebijakan Pj Bupati yang mewajibkan setiap Kepala OPD di Pemkab Mimika untuk melaporkan LHKPN. Dengan kebijakan ini, kita dapat mengetahui pejabat yang benar-benar bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. APBD Mimika yang besar harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Yohanes usai pertemuannya dengan Pj Bupati Mimika pada Rabu, 22 Januari 2025.

Yohanes menyampaikan bahwa laporan kekayaan pejabat harus dilakukan secara jujur dan sesuai kenyataan. Ia juga mengkritisi pejabat yang telah lama menjabat tanpa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah, terutama jelang masa pensiun (MPP).

“Banyak pejabat yang sudah menjabat selama 5 hingga 10 tahun, bahkan mendekati masa pensiun, tetapi masih memegang jabatan. Hal ini perlu dibenahi di Kabupaten Mimika,” tegasnya.

Menurut Yohanes, kewajiban pelaporan LHKPN memungkinkan masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran daerah, memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan untuk pembangunan.

“Masyarakat perlu memiliki kontrol terhadap semua kepala dinas yang mengelola anggaran daerah. Apakah mereka benar-benar membangun atau hanya berpura-pura,” lanjutnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi laporan harta kekayaan pejabat.

Partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengawasan publik dan memastikan laporan LHKPN sesuai dengan fakta.

“Masyarakat juga bisa memberikan informasi terkait harta kekayaan atau aset yang dimiliki pejabat, untuk membantu memastikan bahwa laporan LHKPN sesuai kenyataan,” tambahnya.

Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika yang terus meningkat, Yohanes berharap manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menyampaikan agar pejabat bekerja dengan hati dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat serta menghindari penyalahgunaan anggaran.

“Sudah saatnya masyarakat merasakan manfaat dari APBD Mimika. Jangan sampai mereka terus menderita akibat praktik korupsi,” tegasnya.

Yohanes berharap kebijakan pelaporan LHKPN di Mimika dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akuntabilitas di lingkungan pemerintahan dan menjadi langkah nyata menuju tata kelola yang lebih baik di Kabupaten Mimika. Redaksi