OPD Dinilai Tak Mampu Eksekusi Anggaran dan Visi-Misi Bupati, Rampeani Rachman Minta Bupati Ambil Langkah Tegas

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika menyoroti tingginya SiLPA sekitar Rp1,1 triliun dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 yang berada di angka sekitar Rp6,1 triliun.

Anggota Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd., mengatakan besarnya APBD-P Rp6,1 triliun sebenarnya sangat mendukung dan menunjang pembangunan Kabupaten Mimika. Namun, di sisi lain, SiLPA yang mencapai Rp1,1 triliun menjadi perhatian karena menunjukkan adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal.

“Pembahasan APBD-P yang ada di nominal Rp6,1 triliun dan SiLPA kita di angka Rp1,1 triliun. Masyarakat dengan berbagai cara pandang tidak bisa pungkiri bahwa itu fakta yang terjadi di Kabupaten Mimika,” kata Rampeani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, Fraksi Eme Neme Yauware memahami sekaligus mendukung pandangan masyarakat yang menilai SiLPA tinggi dapat merugikan pembangunan daerah, khususnya apabila terjadi akibat minimnya penyerapan anggaran.

Rampeani menjelaskan, secara keuangan negara, dana yang tidak terserap memang tidak hilang karena kembali menjadi SiLPA. Namun, dari sisi daerah, menurut dia, Mimika kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan anggaran tersebut bagi pembangunan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pada tahun berjalan.

“Secara keuangan negara tidak rugi karena uang yang tidak dipakai itu dikembalikan. Tetapi secara kedaerahan Kabupaten Mimika yang rugi, karena seharusnya anggaran itu dipakai di tahun ini, tetapi tidak dipakai,” ujarnya.

Rampeani menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan, tetapi juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, apabila Rp1,1 triliun tersebut dapat terserap melalui pembangunan dan pembiayaan berbagai program pemerintah, maka uang itu akan berputar di lapangan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Mimika.

“Rp1,1 triliun ini sisa dari anggaran yang tidak terpakai. Artinya, kalau anggaran itu berputar di Kabupaten Mimika, entah melalui pembangunan atau pembiayaan pembangunan, tentu berdampak kepada perputaran keuangan yang ada di lapangan,” katanya.

<Karena itu, keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi dan minimnya perputaran uang, menurut Rampeani, harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menegaskan dampaknya dapat dirasakan masyarakat dari akar rumput, pesisir hingga pegunungan.

Fraksi Eme Neme Yauware meminta Bupati Mimika Johannes Rettob mengambil langkah tegas terhadap OPD teknis yang dinilai belum mampu mengeksekusi dan mengelola anggaran secara maksimal.

Rampeani meminta pemerintah mempelajari secara serius penyebab rendahnya serapan anggaran, termasuk apakah persoalannya berada pada kemampuan kepala OPD atau justru sistem pengelolaan anggaran yang perlu diperbaiki.

“Kami berharap OPD teknis, Bupati harus tegas kepada OPD teknis dan kembali mengevaluasi serta mempelajari ketidakmampuan OPD teknis dalam eksekusi dan pengelolaan anggaran. Kelemahannya ada di mana, apakah kepala OPD yang tidak sanggup atau sistemnya yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap OPD tidak merasa luput dari pengawasan, penilaian maupun evaluasi. Sebab, lemahnya kinerja OPD pada akhirnya dapat berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Jangan sampai OPD merasa tidak adanya pantauan khusus, tidak adanya penilaian khusus atau evaluasi khusus, akhirnya mereka semena-mena dan berdampak kepada kinerja Bupati Mimika sebagai pengelola anggaran. Padahal yang lemahnya di OPD,” ujarnya.

Rampeani juga menyinggung kondisi aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Timika yang menurutnya belakangan terlihat sepi. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan minimnya perputaran uang di Mimika, yang menurutnya salah satunya dipengaruhi rendahnya serapan anggaran.

“Contoh kecil di Pasar Sentral itu sepi, pembeli sepi. Kemudian serapan anggaran yang tidak maksimal, akhirnya perputaran uang di Mimika tidak maksimal dan sangat berdampak bagi kita semua,” katanya.

Meski demikian, kondisi sepinya pasar merupakan fenomena yang dapat dipengaruhi berbagai faktor, sehingga pernyataan tersebut disampaikan Rampeani sebagai pandangan politik Fraksi Eme Neme Yauware terhadap dampak rendahnya serapan anggaran.

Rampeani menegaskan, tingginya SiLPA dan rendahnya penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi kinerja OPD diperlukan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar dapat diterjemahkan menjadi pembangunan dan aktivitas ekonomi yang dirasakan masyarakat.

“Ini sangat berdampak kepada pembangunan daerah dan perputaran ekonomi, terutama masyarakat akar rumput dari pesisir hingga pegunungan.” tutupnya.