Fraksi Demokrat Soroti APBD-P Mimika: PAD Lemah, Belanja Operasi 74,6 Persen, Serapan Baru 48 Persen

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika memberikan sejumlah catatan keras terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada rendahnya PAD, dominasi belanja operasi, besarnya pembiayaan, kinerja BUMD, hingga serapan anggaran yang dinilai masih rendah.

Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRK Mimika, Dessy Putrika Ross Rante, S.E., dalam rapat paripurna DPRK Mimika, Rabu (23/9/2026).

Fraksi Demokrat menilai Perubahan APBD tidak boleh hanya menjadi perubahan angka, tetapi harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan program dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan nota keuangan, pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 ditargetkan sebesar Rp5,053 triliun, dengan PAD hanya sekitar Rp584,52 miliar atau 11,5 persen. Sementara sebagian besar pendapatan masih berasal dari transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Fraksi Demokrat, kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Mimika masih perlu diperkuat. Pemerintah diminta melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD, termasuk melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan optimalisasi potensi daerah.

“Optimalisasi PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal. Yang perlu digenjot adalah potensi pajak korporasi, sektor pertambangan, perdagangan, perhotelan, pariwisata serta pengelolaan aset daerah secara transparan,” demikian pandangan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat juga menyoroti postur belanja daerah yang mencapai Rp6,164 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai sekitar Rp4,600 triliun atau 74,6 persen, sedangkan belanja modal sekitar Rp1,170 triliun atau 19 persen.

Komposisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal yang bersentuhan langsung dengan pembangunan.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan spending review dan memangkas belanja birokrasi yang kurang mendesak, termasuk perjalanan dinas, rapat seremonial dan pengadaan operasional yang tidak prioritas. Anggaran tersebut dinilai lebih baik diarahkan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar masyarakat di distrik dan pedalaman.

Dengan pendapatan Rp5,05 triliun dan belanja Rp6,16 triliun, terdapat selisih yang ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp1,110 triliun. Penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,116 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,8 miliar berupa penyertaan modal kepada BUMD.

Fraksi Demokrat meminta penggunaan pembiayaan tersebut dikawal ketat agar benar-benar masuk ke program produktif dan tidak kembali menghasilkan Silpa akibat rendahnya serapan.

Untuk penyertaan modal BUMD sebesar Rp5,8 miliar, Demokrat meminta evaluasi menyeluruh. Setiap BUMD penerima modal diminta memiliki target kinerja atau Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi Demokrat mengingatkan penyertaan modal jangan sampai menjadi anggaran rutin tanpa memberikan kontribusi laba maupun dividen yang nyata kepada PAD Mimika.

Fraksi Demokrat menyebut realisasi keuangan baru berada di kisaran 48 persen, sementara progres fisik sekitar 52 persen. Dengan waktu efektif tinggal sekitar tiga bulan, kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Demokrat meminta Pemkab menjelaskan hambatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan, khususnya pada belanja modal, proses pengadaan barang dan jasa, lelang proyek serta pembangunan fisik.

Fraksi juga mengingatkan agar tidak terjadi penumpukan pencairan pada akhir tahun yang dapat berisiko terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.

“Target serapan harus dibuat jelas setiap bulan untuk masing-masing OPD, disertai evaluasi kinerja dan konsekuensi manajerial bagi OPD yang tidak mencapai target,” demikian pandangan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat juga menyoroti kecenderungan SiLPA yang besar setiap tahun. Menurut Fraksi Demokrat, SiLPA yang tinggi perlu dibaca sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, terutama ketika program sudah dianggarkan tetapi tidak terlaksana secara maksimal.

Karena itu, pemerintah diminta berani mengakui apabila ada program yang gagal direncanakan atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak menjadi beban bawaan pada tahun berikutnya.

Fraksi Demokrat turut meminta kejelasan mengenai kewajiban kepada pihak ketiga atau tunda bayar serta potensi kekurangan anggaran belanja pegawai.

Persoalan tersebut dinilai perlu diaudit dan dipertanggungjawabkan secara terbuka agar diketahui penyebab terjadinya kewajiban yang belum terselesaikan dan bagaimana langkah pemerintah menyelesaikannya tanpa mengorbankan hak aparatur maupun mitra kerja.

Demokrat juga meminta pos kegiatan seremonial dan nonprioritas dirasionalisasi, terutama di tengah kondisi fiskal yang membutuhkan kehati-hatian.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah membuka matriks perubahan APBD secara jelas, mulai dari program yang ditambah, dikurangi, ditunda maupun dialihkan.

Menurut Demokrat, setiap perubahan anggaran harus dapat diketahui dasar kebijakannya, alasan perubahan, lokasi kegiatan, sasaran program serta manfaatnya bagi masyarakat. APBD juga ditegaskan bukan milik eksekutif maupun legislatif, melainkan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat Mimika.

Fraksi Demokrat meminta pembahasan APBD-P 2026 diarahkan pada program yang paling mendesak, siap dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata. Pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, infrastruktur, pemerataan pembangunan di distrik dan pedalaman serta pemulihan ekonomi masyarakat diminta tetap menjadi prioritas.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar APBD Perubahan tidak sekadar menjadi ajang memindahkan pos anggaran untuk menutupi persoalan program yang tidak berjalan sejak awal.

Pada prinsipnya, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme. Namun dukungan tersebut disertai catatan agar pemerintah memperkuat pendapatan, mengendalikan belanja, menyelesaikan kewajiban yang sah dan mempercepat program prioritas.

“Tidak semua usulan dapat dibiayai sekaligus. Yang harus dikedepankan adalah program yang paling mendesak, paling siap dilaksanakan, paling besar manfaatnya bagi masyarakat dan paling sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat berharap pembahasan APBD-P 2026 antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Mimika berlangsung terbuka, objektif, konstruktif dan berbasis data sehingga menghasilkan anggaran yang sehat, realistis, efektif, efisien dan berpihak kepada masyarakat.