Fokus Pelayanan Dasar dan OAP, Golkar Minta APBD Perubahan Mimika 2026 Berpihak pada Kebutuhan Nyata Masyarakat

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRK Mimika dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Gedung Paripurna DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, didampingi Wakil Ketua III, Ester Tsenawatme, dan hadir juga Anggota dewan lainnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Pj. Sekda Mimika Abraham Kateyau, Plt. Sekwan DPRK Mimika Sriyanti Ramping, Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Mimika.

Iwan mengatakan, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa Perubahan APBD 2026 harus memberikan perhatian utama terhadap program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap penyesuaian anggaran hendaknya tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar, tetapi justru mempertajam prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dalam bidang pendidikan, Fraksi menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, distribusi tenaga pendidik, serta peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, dan pegunungan,” kata Iwan.

Di bidang kesehatan, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan keberlanjutan dan peningkatan pelayanan pada RSUD, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal itu mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses.

Sementara di bidang infrastruktur, Fraksi Golkar mendorong agar pembangunan jalan, jembatan, air bersih, drainase, permukiman, serta infrastruktur penghubung antarwilayah diarahkan berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat.

Pembangunan tersebut, kata Iwan, harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Infrastruktur tidak cukup hanya dibangun, tetapi harus berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan harus menjadi satu kesatuan dalam setiap pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, Fraksi Partai Golkar mendorong agar kebijakan anggaran memberikan ruang yang memadai bagi pengembangan UMKM, koperasi, perikanan, pertanian, peternakan, serta berbagai kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada kampung-kampung serta masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

Program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan wilayah, menurut Fraksi Golkar, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Iwan menegaskan, pembangunan Kabupaten Mimika harus dilaksanakan secara berkeadilan. Perbedaan kondisi geografis antara wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, dan pegunungan tidak boleh menyebabkan kesenjangan pelayanan publik yang terlalu jauh.

Sejalan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai program-program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi fokus dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, terutama program yang berkaitan dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah pesisir, pedalaman, dan pegunungan.

Fraksi Golkar juga meminta penjelasan mengenai pembangunan infrastruktur prioritas yang akan dilaksanakan dan/atau diselesaikan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam memastikan infrastruktur yang telah dibangun benar-benar berfungsi, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Fraksi juga meminta penjelasan mengenai kebijakan dan program konkret untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, kampung-kampung, dan OAP, termasuk pengembangan UMKM, koperasi, serta sektor-sektor ekonomi produktif yang menjadi potensi Kabupaten Mimika,” tuturnya.

Selain menyampaikan sejumlah pertanyaan, Fraksi Golkar juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kualitas perencanaan, kedisiplinan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

“Penyesuaian anggaran yang dilakukan melalui Perubahan APBD harus benar-benar diikuti dengan kesiapan pelaksanaan sehingga program yang telah ditetapkan tidak mengalami keterlambatan ataupun meninggalkan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara optimal pada akhir tahun anggaran,” ungkap Iwan.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya konsistensi dan ketepatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk kesesuaian program, kegiatan, nomenklatur, serta angka-angka yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

“Hal ini penting untuk menjaga tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Iwan.

Fraksi Golkar menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika agar mengelola kondisi kemampuan fiskal daerah secara hati-hati. Pemerintah diminta tetap mengedepankan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas belanja daerah.

“Program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat harus memperoleh perhatian, sedangkan kegiatan yang belum mendesak atau kurang memberikan dampak terhadap pelayanan publik perlu dikendalikan secara proporsional,” ujar Iwan.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program pada sisa Tahun Anggaran 2026 tidak semata-mata berorientasi pada mengejar penyerapan anggaran.

Kecepatan pelaksanaan pembangunan, menurut Fraksi Golkar, harus tetap berjalan bersama kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap ketentuan, ketepatan sasaran, dan manfaat pembangunan.

Selain itu, koordinasi antar-OPD perlu terus diperkuat, terutama terhadap program-program yang saling berkaitan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, lemahnya koordinasi, maupun penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui reses, hearing, kunjungan kerja, maupun pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK merupakan bagian penting dalam melihat kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Iwan berharap aspirasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

“Aspirasi yang telah disampaikan secara resmi melalui DPRK diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemkab dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kewenangan Pemerintah Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.