DPR

Anggaran Efisiensi dan Skala Prioritas Jadi Kunci Rampungnya Pembahasan APBD-P Mimika 2026

5
×

Anggaran Efisiensi dan Skala Prioritas Jadi Kunci Rampungnya Pembahasan APBD-P Mimika 2026

Sebarkan artikel ini

Caption: Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, Foto: Stendy

Example 468x60

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 telah rampung. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika kini menunggu proses evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebelum anggaran tersebut ditetapkan.

Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, mengatakan seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026 di tingkat kabupaten telah diselesaikan.

“Pembahasan sudah selesai. Walaupun kemarin dalam prosesnya ada saudara kita yang meninggal, tetapi proses ini berjalan dengan baik dan sudah selesai,” kata Primus saat diwawancarai, Sabtu (19/9/2026).

Baca Juga :

Menurut Primus, perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi serta skala prioritas. Program dan pekerjaan yang dinilai mendesak dan penting tetap dipertahankan, sementara sejumlah kegiatan yang belum dianggap prioritas dikeluarkan dari APBD Perubahan.

“Yang mendesak dan penting tetap kita pertahankan. Sementara yang belum terlalu diperlukan kita keluarkan,” jelasnya.

Meski pembahasan telah rampung, Primus belum menyampaikan besaran APBD Perubahan Mimika 2026. Ia mengatakan proses penetapan ditargetkan selesai sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Setelah pembahasan di tingkat kabupaten selesai, rancangan APBD Perubahan 2026 selanjutnya masuk ke tahap evaluasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Hasil evaluasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika sebelum rancangan anggaran dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan.

Primus menegaskan seluruh tahapan akan dikejar agar penetapan tidak melewati batas waktu 30 September 2026.

“Setelah itu baru penetapan atau paripurna, tidak lewat dari tanggal 30 September. Kalau lewat, berarti kita kena sanksi,” ujarnya.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat kabupaten, proses APBD Perubahan Mimika 2026 kini bergantung pada tahapan evaluasi di tingkat provinsi sebelum masuk ke agenda penetapan.

Pemerintah daerah dan DPRK Mimika menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga APBD Perubahan 2026 dapat ditetapkan sebelum 30 September 2026.

Penulis: Stendi Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *