TPNPB KLAIM BAKAR DAPUR MBG WAMENA: “KAMI BERTANGGUNG JAWAB” — KLAIM RACUN BELUM TERBUKTI

WAMENA, Nemangkawipos.com – Kelompok TPNPB Kodap XVI Yahukimo mengklaim bertanggung jawab atas aksi pembakaran dan kerusakan sejumlah fasilitas di kawasan Jalan Bhayangkara Atas, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (21/8/2026) dini hari.

Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang dirilis pada Minggu (23/8/2026) dan disampaikan oleh juru bicara kelompok tersebut, Sebby Sambom.

Dalam pernyataannya, TPNPB menyebut pasukan Kodap XVI Yahukimo yang berada di bawah komando Mayor Mackar Sobolim dan Lampion Heluka bertanggung jawab atas aksi yang terjadi sekitar pukul 03.50 WIT.

Laporan lapangan dari sejumlah media menyebut insiden bermula dari kerusuhan di Jalan Bhayangkara Atas. Patroli Polres Jayawijaya dilaporkan mendapat serangan lemparan batu sebelum situasi berkembang menjadi aksi pengerusakan dan pembakaran sejumlah ruko serta kendaraan. Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut terdampak dalam kerusuhan tersebut.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jayawijaya/Wamena Kota, Melkyas Tangkelangan, menyebut kerugian akibat insiden tersebut diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Kerugian mencakup sejumlah kendaraan, barang dan bahan makanan yang berada di lokasi.

Meski api sempat membakar kendaraan dan bagian fasilitas di kawasan tersebut, bangunan dapur MBG tidak sampai terbakar habis setelah aparat bersama pemadam kebakaran melakukan penanganan.

Informasi tersebut penting karena narasi bahwa dapur MBG “hangus terbakar seluruhnya” tidak sesuai dengan laporan lapangan yang tersedia. Dampak paling langsung dari insiden tersebut justru dirasakan anak-anak sekolah.

Sebanyak 2.817 porsi MBG yang seharusnya dibagikan kepada siswa di tujuh sekolah di Kota Wamena terpaksa batal didistribusikan akibat kerusakan dan gangguan pada fasilitas dapur.
Peristiwa tersebut membuat persoalan keamanan tidak hanya berdampak pada fasilitas dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengganggu pelayanan pemenuhan gizi bagi anak sekolah.

Dalam siaran persnya, TPNPB juga menyerukan kepada masyarakat Papua, termasuk anak sekolah, balita dan ibu hamil, untuk tidak mengonsumsi makanan dari program MBG. Kelompok tersebut menuduh adanya potensi racun dalam makanan MBG dan mengaitkannya dengan keterlibatan aparat keamanan.

Namun, tuduhan mengenai MBG mengandung racun tersebut tidak disertai bukti pemeriksaan makanan, hasil uji laboratorium, atau temuan resmi dari otoritas kesehatan. Karena itu, klaim tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta dan masih harus diverifikasi.

Kontroversi mengenai MBG kini membuka persoalan yang lebih besar. Program pemenuhan gizi bagi anak sekolah merupakan layanan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Ketika fasilitas penyedia makanan terdampak konflik dan distribusi terhenti, masyarakat sipil—terutama anak-anak—menjadi pihak yang ikut merasakan dampaknya.

Di sisi lain, tuduhan mengenai makanan beracun merupakan persoalan serius yang harus dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya melalui pernyataan kelompok yang terlibat dalam konflik.

Jika ada dugaan kontaminasi makanan, pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan otoritas kesehatan yang berwenang.

Siaran pers TPNPB menyatakan bahwa kelompok tersebut bertanggung jawab atas aksi di Jalan Bhayangkara Atas.
Namun, laporan yang telah dipublikasikan mengenai kejadian tersebut menggambarkan peristiwa sebagai kerusuhan yang melibatkan penyerangan terhadap patroli aparat, pengerusakan kendaraan, pembakaran sejumlah ruko dan fasilitas, dengan dapur MBG sebagai salah satu fasilitas yang terdampak.

Dengan demikian, klaim tanggung jawab TPNPB perlu tetap ditempatkan sebagai klaim dari pihak yang bersangkutan, sembari menunggu hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Peristiwa di Jalan Bhayangkara Atas menjadi perhatian karena terjadi di kawasan perkotaan dan berdampak pada fasilitas publik. Selain kerugian materiil, terganggunya distribusi MBG menunjukkan bahwa dampak konflik dapat merembet ke sektor pelayanan dasar.

Kini masyarakat menunggu penjelasan resmi aparat mengenai:
1. siapa pelaku utama kerusuhan;
2. bagaimana kronologi lengkap kejadian;
3. jumlah fasilitas dan kendaraan yang rusak atau terbakar;
4. perkembangan penyelidikan; serta langkah pemerintah untuk memastikan distribusi MBG kembali berjalan.

Di tengah situasi yang masih sensitif, seluruh pihak diharapkan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama tuduhan mengenai racun dalam makanan.

Fakta harus dibuktikan. Keamanan masyarakat harus dijaga. Dan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi tidak boleh terhenti karena konflik.

Klaim tanggung jawab TPNPB dalam berita ini disajikan sebagai pernyataan kelompok tersebut. Klaim mengenai adanya racun dalam makanan MBG belum terverifikasi dan tidak ditemukan bukti pemeriksaan laboratorium yang mendukung tuduhan tersebut dalam sumber yang tersedia. Laporan lapangan menyebut dapur MBG terdampak dalam kerusuhan, tetapi bangunannya tidak terbakar habis.