Festival UMKM Mimika Disorot DPRK, Derek Tenoya: Jangan Sekadar Pameran, Harus Angkat Pelaku Usaha OAP

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Festival Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Derek Tenoya.

Anggota Komisi II DPRK Mimika tersebut menilai pelaksanaan festival UMKM perlu dievaluasi agar tidak berhenti sebagai kegiatan pameran, tetapi benar-benar menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dari suku Amungme dan Kamoro.

Hal itu disampaikan Derek saat ditemui wartawan di Gedung Serbaguna DPRK Mimika, Selasa (11/8/2026).

Menurut Derek, kegiatan seperti festival UMKM seharusnya menjadi momentum pemerintah memperkenalkan sekaligus memperkuat produk lokal Mimika kepada masyarakat luas.

“Festival seperti ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial. Pelaku usaha dari kampung harus dilibatkan secara aktif. Kita punya produk lokal seperti papeda, petatas, keladi, pisang dan berbagai hasil olahan masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipasarkan lebih luas,” ujar Derek.

Derek mengatakan, pemberdayaan UMKM harus dikaitkan langsung dengan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, yakni membangun dari kampung ke kota.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha dari kampung tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

“Kalau kita bicara membangun dari kampung ke kota, maka pelaku UMKM yang ada di kampung juga harus mendapatkan ruang. Mereka harus dibina, diberikan akses pasar, modal, pelatihan dan kesempatan untuk tampil dalam kegiatan seperti festival ini,” katanya.

Ia menilai produk lokal masyarakat Amungme dan Kamoro memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya yang dapat menjadi kekuatan identitas daerah.

Selain pelaksanaan festival, Derek juga meminta pemerintah lebih terbuka mengenai program dan anggaran pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Komisi II DPRK Mimika perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaku usaha yang telah memperoleh bantuan pemerintah, termasuk jumlah penerima dan latar belakang penerima manfaat.

“Kami di Komisi II belum mengetahui secara menyeluruh sekitar 2.000 usaha yang disebut mendapatkan pemberdayaan. Mana yang merupakan pelaku UMKM OAP, kami perlu tahu. Anggaran pemberdayaan harus transparan dan jelas kepada masyarakat,” tegasnya.

Derek mengatakan transparansi diperlukan agar program pemberdayaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pemerintah daerah.

Ia juga mengapresiasi sejumlah mama-mama pelaku UMKM lokal yang dinilai telah berhasil mengembangkan usaha secara mandiri hingga mampu membentuk koperasi dan mengelola modal usaha sendiri.

“Ini harus menjadi contoh. Pemerintah harus hadir untuk mendorong pelaku usaha lokal agar semakin berkembang dan mampu bersaing,” ujarnya.

Derek juga menyinggung persoalan pelaku usaha pinang yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah.

Ia mengatakan Komisi II DPRK Mimika akan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan tersebut, termasuk bagaimana memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam mengelola potensi ekonomi di daerahnya.

“Kami di Komisi II akan melakukan RDP. Barang-barang yang ada di Papua harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Papua. Ini yang harus kita lihat dan atur dengan baik,” katanya.

Menurutnya, kebijakan pemberdayaan ekonomi harus memberikan ruang yang adil bagi masyarakat lokal tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Derek menegaskan perhatian Komisi II tidak hanya diarahkan kepada program UMKM. Ia mengatakan sektor lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat OAP, termasuk program peternakan dan perikanan, juga perlu memiliki sistem pendataan dan pelaporan yang transparan.

“Kami juga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai pembagian bantuan ternak. Kami ingin memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat OAP sesuai sasaran. Ini akan kami telusuri,” ujarnya.

Menurut Derek, prinsipnya sederhana: setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki sasaran yang jelas, penerima yang jelas dan manfaat yang dapat diukur.

Derek juga mendorong agar festival UMKM tidak hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun. Ia mengusulkan kegiatan tersebut dapat digelar secara berkala, misalnya tiga hingga empat kali dalam setahun, sehingga pelaku usaha mempunyai ruang promosi dan pemasaran yang berkelanjutan.

“Kalau bisa tiga bulan sekali. Jadi dalam satu tahun ada tiga atau empat kali festival. Tetapi konsepnya harus diperbaiki, lebih banyak melibatkan UMKM lokal OAP dan mengangkat produk serta budaya masyarakat asli Mimika,” katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk belajar bersaing, memperluas jaringan pasar dan meningkatkan kualitas produk.

Derek juga menyampaikan gagasan agar Kabupaten Mimika memiliki produk oleh-oleh khas daerah yang dapat menjadi identitas ketika wisatawan atau pendatang berkunjung ke Timika.

Ia menilai hingga saat ini masih diperlukan upaya serius untuk menciptakan produk yang benar-benar menjadi ikon oleh-oleh khas Mimika.

“Ketika orang datang ke Mimika lalu kembali ke daerahnya, harus ada sesuatu yang bisa mereka bawa sebagai oleh-oleh khas Mimika. Kita perlu menciptakan produk yang menjadi ikon kota Timika,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan produk tersebut harus mengedepankan kreativitas, inovasi, bahan lokal serta kekayaan budaya masyarakat Amungme dan Kamoro.

Ia meminta anggaran pemerintah tidak hanya habis untuk kegiatan, tetapi menghasilkan program yang meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Jangan sampai anggaran hanya habis untuk kegiatan, tetapi setelah itu tidak ada keberlanjutan. Harus ada bukti bahwa kegiatan ini melahirkan pelaku usaha baru, produk baru, pasar baru dan pendapatan baru bagi masyarakat,” tegas Derek.

Derek menegaskan, festival UMKM pada dasarnya memiliki tujuan positif apabila diarahkan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah, menurutnya, perlu memperkuat kolaborasi antara Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan serta perangkat daerah lainnya yang memiliki program pemberdayaan masyarakat.

“Pemerintah harus serius. UMKM, perikanan, peternakan dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat OAP harus terintegrasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Ia berharap ke depan Festival UMKM Mimika tidak hanya menjadi ajang transaksi, tetapi berkembang menjadi etalase ekonomi dan budaya lokal yang memperkenalkan produk masyarakat Mimika ke tingkat nasional.

Derek menegaskan, keberhasilan program pemberdayaan bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.

“Kalau kita mau membangun Mimika dari kampung ke kota, maka masyarakat kampung harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan hanya sebagai penonton,” pungkas politisi Partai Bulan Bintang tersebut.