Ketua PMII Timika: “Tong Jaga Timika” Harus Diiringi Pembenahan Kinerja OPD agar Visi Bupati Tidak Berhenti Jadi Slogan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Timika, Abdullah Rahman Bugis, menilai semangat menjaga persatuan dan keamanan daerah harus dibarengi dengan pembenahan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mimika tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan dan menjalankan program kerja secara nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah dalam pandangannya, Rabu (5/8/2026), bertepatan dengan inisiatif Pemuda Muslim Kabupaten Mimika menggelar diskusi publik bertema “Tong Jaga Timika” dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Abdullah, tema tersebut bukan sekadar ajakan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Mimika yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang.

“Timika adalah rumah bersama. Keberagaman merupakan kekuatan yang harus dijaga. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat semangat gotong royong, komunikasi yang sehat, dan kepedulian terhadap keamanan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, diskusi publik “Tong Jaga Timika” diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus mempererat silaturahmi antarelemen masyarakat. Menurutnya, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga.

“Melalui semangat ‘Tong Jaga Timika’, kita ingin membangun kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, menolak segala bentuk provokasi, mencegah konflik sosial, dan menciptakan suasana yang aman, damai, serta kondusif menjelang maupun selama peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia,” katanya.

Namun di sisi lain, Abdullah juga memberikan kritik terhadap kinerja sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai masih terdapat persoalan-persoalan daerah yang seharusnya dapat diselesaikan oleh perangkat daerah tanpa harus menunggu intervensi langsung dari kepala daerah.

Menurutnya, visi pembangunan Bupati Mimika “Membangun dari Kampung ke Kota” harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif seluruh jajaran pemerintahan.

“OPD harus mampu menerjemahkan visi dan misi bupati ke dalam program kerja yang nyata. Jangan sampai persoalan-persoalan kecil di daerah pun harus selalu menunggu bupati turun tangan. Kepala OPD ditunjuk untuk membantu menyukseskan visi dan misi kepala daerah, sehingga mereka harus mampu membenahi berbagai persoalan sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Abdullah.

Ia menambahkan, bupati semestinya lebih fokus menangani kebijakan strategis dan persoalan besar yang berkaitan dengan pembangunan daerah secara menyeluruh, sementara persoalan teknis menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

“Kalau setiap persoalan harus diselesaikan langsung oleh bupati, berarti fungsi manajerial OPD belum berjalan maksimal. Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan tanggung jawab pimpinan OPD agar roda pemerintahan berjalan efektif,” ujarnya.

Abdullah berharap momentum HUT ke-81 RI menjadi refleksi bersama, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Mimika yang aman, maju, dan sejahtera.

“Merdeka tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi juga sebagai komitmen bersama membangun daerah. Persatuan adalah modal utama pembangunan. Karena itu, mari kita jaga Timika, jaga Indonesia, dan bersama-sama mengawal pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.