![Example 468x60](http://nemangkawipos.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-04-at-10.15.39_bb66ffec.jpg" "Example 468x60")
TIMIKA, nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi I DPR Provinsi Papua Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yohanes Kemong, mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperjuangkan penambahan kuota khusus bagi anak-anak asli Papua, khususnya dari wilayah Papua Tengah, dalam seleksi penerimaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Dalam keterangannya kepada wartawan di kediamannya, Sabtu (28/6/2025), Yohanes menyayangkan kuota IPDN yang diberikan untuk Provinsi Papua saat ini hanya dua orang, yang menurutnya sangat tidak sebanding dengan kebutuhan peningkatan sumber daya manusia di wilayah otonomi khusus tersebut.
“Saya minta Gubernur Papua Tengah segera mengundang delapan bupati dari wilayah ini untuk duduk bersama dan bicara langsung dengan pihak IPDN. Kita harus perjuangkan penambahan kuota khusus bagi anak-anak asli Papua dari Papua Tengah,” kata Yohanes.
Ia menyarankan agar pemerintah menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang cukup besar untuk membiayai anak-anak asli Papua dalam program sekolah kedinasan, termasuk IPDN.
“Kalau bisa, setiap kabupaten mendapat jatah minimal lima orang anak asli Papua untuk masuk IPDN setiap tahun, dan itu dibiayai melalui dana Otsus. Ini bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan keberpihakan,” tegasnya.
Yohanes juga mengkritik praktik tidak adil dalam proses seleksi IPDN yang menurutnya kerap diwarnai dominasi anak-anak pejabat.
“Yang masuk IPDN dari tahun ke tahun justru anak-anak dari keluarga pejabat, karena mereka punya akses dan kemampuan lobi. Sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sebenarnya punya potensi, tidak mendapat tempat karena keterbatasan akses,” ujarnya.
Ia berharap Gubernur dan Bupati di Papua Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan kuota afirmatif tersebut.“Pos anggaran sudah ada, tinggal niat dan keberanian untuk memperjuangkannya. Ini menyangkut masa depan birokrasi dan kepemimpinan orang asli Papua di negerinya sendiri,” pungkasnya.
