Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah Desak Pimpinan Dewan Respons Krisis di Daerah Konflik

TIMIKA, nemangkawipos.com – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Yohanes Kemong, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap unsur pimpinan DPRPT yang dinilai mengabaikan penderitaan masyarakat di wilayah konflik seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyai.

Pernyataan ini disampaikan Yohanes kepada nemangkawipos.com melalui pesan WhatsApp pada Selasa malam (24/6/2025).

“Kami dari Komisi I sudah berulang kali menyampaikan kepada unsur pimpinan agar segera ambil langkah nyata dan positif. Tapi sampai hari ini belum ada respon. Ini sudah masuk bulan kelima, rakyat masih mengungsi, dan pimpinan DPRPT masih diam,” ujarnya.

Yohanes menyoroti bahwa situasi kemanusiaan di daerah-daerah konflik kian memprihatinkan, terutama yang dialami perempuan dan anak-anak. Ia menilai DPRPT seharusnya tidak tinggal diam, melainkan mengambil langkah konkret bersama pemda kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Sebagai wakil rakyat, kita wajib hadir di tengah rakyat yang menderita. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Kalau kita diam, publik akan bertanya: kerja kita ini apa?” tegasnya.

Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan bahwa unsur pimpinan DPRPT sebelumnya telah menyampaikan kesiapan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menanggapi konflik tersebut. Namun, hingga kini belum ada realisasi nyata.

“Kami dari Komisi I sudah berkali-kali mengajukan pembentukan Pansus dan mendesak agar dewan turun langsung ke lapangan melihat kondisi masyarakat. Tapi tidak pernah diakomodir. Kami sudah marah karena ini bukan soal kecil. Ini menyangkut nyawa rakyat,” ungkapnya.

Menurut Yohanes, Komisi I yang membidangi urusan politik, hukum, pemerintahan, dan keamanan selalu mendorong agar persoalan ini diparipurnakan, namun pimpinan dewan belum merespons secara jelas.

“Kita harus turun dulu ke lapangan, baru kita bisa bicara dalam forum resmi dan bertemu dengan pihak-pihak seperti TNI, Polri, pemerintah, bahkan bila perlu kita bawa ini ke Jakarta agar masyarakat kita bisa benar-benar aman,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ada kekhawatiran pengisian wilayah-wilayah konflik terjadi tanpa pengawasan dan kehadiran wakil rakyat dari provinsi.

“Kami Komisi I merasa sangat bertanggung jawab. Tapi bagaimana kami bisa jalan kalau pimpinan tidak pernah akomodir? Sampai hari ini kami tetap mendesak agar pimpinan segera cari solusi konkret,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari unsur pimpinan DPRPT, namun belum memperoleh tanggapan resmi.