JAKARTA,nemangkawipos.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengapresiasi inisiatif sinergi bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Staf Khusus Menteri Kemenimipas, Abdullah Rasyid, menyampaikan bahwa kementeriannya siap menindaklanjuti hasil pertemuan antara Menteri Kemenimipas Agus Andrianto dan Menteri Kemnaker Yassierli yang berlangsung pada 8 Januari 2025.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis untuk mengoptimalkan fungsi kedua institusi, khususnya dalam memberikan akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kepada warga binaan.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap adanya peningkatan signifikan dalam tata kelola pembinaan di Lapas. Kami siap mendukung kebutuhan Kemnaker agar kerjasama ini berjalan sinergis dan optimal,” ujar Abdullah Rasyid, Jumat (17/1).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memaparkan rencana Kemnaker untuk menghadirkan pojok pelatihan vokasi di setiap Lapas. Program ini memungkinkan warga binaan mendapatkan keterampilan praktis dan sertifikasi kompetensi, sehingga mempermudah mereka untuk kembali ke masyarakat.
“Kemnaker akan menyediakan modul pelatihan, tenaga instruktur, serta sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kami yakin program ini dapat membuka peluang lebih besar bagi para warga binaan saat kembali ke masyarakat,” ungkap Yassierli dalam keterangan pers yang diterima Nemangkawi Pos, Sabtu (18/1).
Abdullah Rasyid menyebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 270.000 warga binaan yang tersebar di 374 Lapas, 162 Rutan, 94 Balai Pemasyarakatan (Bapas), 33 cabang Rutan, serta sejumlah fasilitas lainnya.
“Ini merupakan potensi besar untuk mendukung sektor ketenagakerjaan, termasuk dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo seperti Ketahanan Pangan. Warga binaan memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari lulusan SD hingga profesor, dengan keahlian yang bervariasi dari tenaga kerja rendah hingga ahli IT. Dengan sistem pelatihan yang tepat, potensi ini dapat dioptimalkan untuk berbagai sektor,” jelas Rasyid.
Namun, menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi para warga binaan setelah bebas adalah stigma sosial. “Dengan keterampilan yang mumpuni dan sertifikasi kompetensi, kami berharap mereka dapat mengatasi stigma tersebut dan memulai kehidupan baru yang lebih baik,” tambah Rasyid.
Kolaborasi antara Kemenimipas dan Kemnaker ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung pembinaan warga binaan Lapas, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. (Redaksi)