Strategi Jemput Bola Dinkes Mimika: Menembus Batas Geografis Amapare demi Ibu Hamil

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperkuat strategi pelayanan kesehatan proaktif atau “jemput bola” di wilayah terpencil. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan masyarakat, khususnya kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil, yang selama ini terkendala akses geografis yang ekstrem.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, mengungkapkan bahwa pelayanan dari rumah ke rumah kini menjadi prioritas utama. Menurutnya, tenaga kesehatan tidak lagi bisa sekadar menunggu pasien di dalam gedung Puskesmas.

​”Petugas menjemput ibu hamil, dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa, lalu diantar kembali. Kami harus proaktif, tidak bisa hanya duduk diam,” ujar Reynold saat memberikan keterangan di Hotel Grand Tembaga, Senin (2/3/2026).

Reynold menyoroti Amapare sebagai salah satu wilayah dengan tantangan paling kompleks. Secara administratif, Amapare berada di Pulau Karaka, namun ibu kota distriknya terletak di Manasari. Ketimpangan ini memaksa tenaga kesehatan bekerja dengan sistem “pulang-pergi” karena keterbatasan fasilitas pendukung di lokasi.

Kondisi tersebut berdampak pada kekosongan petugas saat sore hingga malam hari. “Petugas kesehatan juga memiliki kebutuhan dasar yang sama dengan masyarakat, seperti air bersih dan fasilitas pendukung lainnya. Ini menjadi kendala serius saat mereka harus bertugas di sana,” jelasnya.

Saat ini, Dinkes Mimika menyiagakan lima tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Namun, Reynold mengakui efektivitas pelayanan masih sangat bergantung pada faktor eksternal seperti transportasi, kapasitas air bersih, hingga cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi yang kerap menghambat mobilisasi.

Dinas Kesehatan Mimika menekankan bahwa persoalan kesehatan di wilayah pesisir dan terpencil tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Reynold menyebut hambatan infrastruktur dasar dan tata kelola wilayah adalah akar masalah yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

​”Ini bukan hanya masalah sektor kesehatan, tapi juga soal infrastruktur dan tata kelola wilayah. Harus ada komitmen bersama antara pemerintah distrik dan kampung untuk mendukung fasilitas dasar,” kata Reynold.

Meski dihimpit keterbatasan, Dinkes Mimika memastikan bakal terus melakukan penguatan sistem pelaporan dan pelatihan bagi petugas Puskesmas sesuai petunjuk teknis yang ada. Pendekatan adaptif tetap dikedepankan agar masyarakat di wilayah tersulit sekalipun tetap mendapatkan akses pengobatan dan rujukan yang memadai.