Skandal Proyek Air Bersih Rp17 Miliar di Amar dan Manuare, Warga Desak KPK Turun Tangan

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Dugaan skandal korupsi kembali mencuat di Kabupaten Mimika. Kali ini, proyek pembangunan fasilitas pengolahan air bersih (Reverse Osmosis/RO) di Kampung Amar dan Kampung Manuare, Distrik Amar, menjadi sorotan publik karena hingga kini belum berfungsi, meski telah selesai dibangun sejak 2023.

Proyek yang dimenangkan oleh kontraktor PT. Duta Abadi itu menelan anggaran fantastis mencapai Rp17.039.697.000, bersumber dari APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023. Namun, hingga pertengahan tahun 2025, masyarakat dua kampung pesisir itu belum bisa menikmati akses air bersih.

Ia menyebut dugaan kuat bahwa orang atau pihak yang sama menangani proyek di kedua kampung, menimbulkan tanda tanya besar. Mereka kecewa karena hingga kini Kejaksaan Negeri Mimika maupun aparat penegak hukum lainnya belum menunjukkan langkah konkret.

“Kenapa para penjahat APBD dibiarkan berkeliaran bebas? Kejaksaan dan aparat penegak hukum jangan tebang pilih. Kasus ini jelas sangat merugikan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kampung Amar yang enggan disebutkan namanya, Minggu (6/7/2025).

Warga menyesalkan fasilitas vital seperti air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir justru tak bisa dimanfaatkan. Harapan mereka selama ini berubah menjadi kekecewaan.

“Kami tidak minta muluk-muluk, hanya air bersih. Itu kebutuhan dasar kami. Tapi sampai sekarang, proyeknya seperti mangkrak. Kami minta Kejaksaan, Polisi, sampai KPK turun tangan,” tegasnya.

Ia juga mendesak agar pemerintah daerah dan DPRK Mimika segera mengevaluasi proyek-proyek air bersih di wilayah pesisir, karena seringkali tidak fungsional.

Lebih lanjut, dirinya menduga proyek air bersih tersebut bermasalah secara administrasi dan teknis. Jika mengalami keterlambatan, seharusnya addendum waktu diberlakukan sesuai ketentuan hukum, namun hingga kini tidak ada kejelasan.

“Kalau memang ada kendala, kenapa tidak transparan? Jangan sampai ini proyek fiktif. Kami minta audit terbuka dan investigasi menyeluruh,” ucapnya.

Selain itu, ia proyek air bersih senilai belasan miliar rupiah ini harus menjadi prioritas penyelidikan aparat penegak hukum, karena telah merugikan hak dasar masyarakat di wilayah pesisir Mimika.