SENGKETA TANAH MATIKAN PEMBANGUNAN! DPRK Mimika Desak Digitalisasi Aset: “Jangan Ada Lagi Mafia atau Aset Bodong!”

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Carut-marut pengelolaan aset di Kabupaten Mimika yang kerap berujung pada sengketa hukum dan macetnya pembangunan, memicu reaksi keras dari parlemen.

Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mendesak pemerintah daerah segera melakukan revolusi total melalui transformasi digital untuk mengunci seluruh database aset daerah.

​Langkah ini dianggap sebagai “obat penawar” atas penyakit lama pemerintah: aset yang hilang, tanah yang diklaim berkali-kali, hingga kendaraan dinas yang dipakai seenaknya oleh oknum tak bertanggung jawab.

​Asri menyoroti bahwa masalah aset paling kronis di Mimika ada pada sektor tanah. Banyak lahan yang dibeli menggunakan uang rakyat justru menjadi sengketa berkepanjangan karena administrasi yang rapuh. Akibatnya, proyek sekolah, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya mangkrak tak berujung.

​“Beberapa persoalan pembangunan di Timika tidak dilanjutkan buntut permasalahan sengketa tanah. Ini berujung pada pelayanan masyarakat yang terganggu,” tegas Asri dengan nada serius.

​Asri mengusulkan pembuatan sistem informasi digital transparan yang bisa diakses masyarakat. Dengan database ini, tidak akan ada lagi pejabat yang bisa menyembunyikan atau menyalahgunakan fasilitas negara secara sembunyi-sembunyi.

“Sekarang ini zaman digital. Misalnya, ada kendaraan dinas parkir sembarangan, kita bisa buka sistem dan lihat siapa yang pakai. Semuanya harus terpantau!” imbuhnya.

​Ia menekankan bahwa siklus aset harus jelas—mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga penghapusan (lelang) jika sudah tidak berguna—semuanya wajib tercatat secara elektronik untuk menghindari kerugian negara.
​
​Dalam usulannya, masyarakat umum nantinya dapat mengakses data sertifikat tanah milik pemda. Informasi mengenai kapan tanah dibeli, asal-usul lahan, hingga status administrasinya harus terpampang nyata di sistem.

​“Masyarakat bisa mengakses. Oh, sekolah ini punya sertifikat, diadakan tahun sekian, administrasinya jelas. Jangan ada lagi klaim-klaim sepihak di kemudian hari,” ucapnya.

Desakan DPRK ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Mimika. Apakah pemerintah berani transparan dan membuka “kotak pandora” asetnya ke publik, atau tetap membiarkan aset negara menjadi bancakan sengketa yang merugikan rakyat?