Senator Papua Barat Daya Desak Audit MRP, Ancam PAW Jika Ada Penyalahgunaan

SORONG, Nemangkawipos.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua.

Desakan ini disampaikan menyusul besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MRP yang dinilai perlu diawasi secara ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan.

“Jika hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, saya usulkan dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap pimpinan MRP,” tegas Paul, Minggu.

Paul mengungkapkan, anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp181,44 miliar per tahun.

Jumlah tersebut belum termasuk biaya operasional lain seperti perjalanan dinas, kendaraan operasional, hingga kegiatan sekretariat. Jika diakumulasi sejak 2022, total anggaran disebut telah mencapai triliunan rupiah.

“Ini angka yang sangat besar, sehingga perlu diaudit secara menyeluruh,” ujarnya.

Selain audit, Paul juga menekankan pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga serta memastikan dana otonomi khusus benar-benar tepat sasaran.

“Kami meminta hasil audit dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” katanya.

Paul menegaskan, apabila ditemukan indikasi kerugian negara, maka harus segera ditindaklanjuti melalui proses hukum serta pergantian pimpinan MRP melalui mekanisme PAW.

“Kalau ada kerugian negara, harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap peran MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.

Menurutnya, hingga kini berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan, seperti konflik hak ulayat, pelanggaran HAM, konflik sosial, hingga dampak pembangunan.

Padahal, dana otonomi khusus yang besar seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

Sebagai bentuk keseriusan, Paul menyatakan siap menggelar aksi di Jakarta jika tidak ada tindak lanjut dari BPK RI.

“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan turun aksi di depan BPK RI,” ujarnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara di Papua agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” pungkasnya.