Reses di Kapiraya: Jeritan Warga Perbatasan Mimika di Barat Tengah Konflik Tapal Batas

TIMIKA, nemangkawipos.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Asri Akkas melaksanakan kegiatan reses di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Jumat (14/3/2026).

Kedatangan legislator tersebut disambut langsung oleh Kepala Kampung Kapiraya bersama aparat keamanan dan masyarakat setempat dengan prosesi ritual tarian adat yang berlangsung penuh haru dan semangat kebersamaan.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kapolsek Mimika Barat Ipda Muhamad Yani, Ipda Yusuf Lodar, Danki Iptu Sangker Sultan dari perwakilan Polres Mimika, serta perwakilan Distrik Mimika Tengah Zet Pai.

Dalam dialog bersama masyarakat, Kepala Kampung Kapiraya, Marius Upato menyampaikan sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Ia menekankan bahwa apabila persoalan tapal batas segera selesai, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan pembangunan di wilayah tersebut.

“Kalau persoalan tapal batas sudah selesai, kami minta pembangunan segera dilakukan. Kami juga mengusulkan kendaraan angkutan roda empat, pembangunan jalan sepanjang 500 meter yang sudah kami masukkan dalam Musrenbang, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga meminta peningkatan fasilitas bandara di wilayah Mimika Tengah agar dapat diaspal serta mendukung aktivitas transportasi masyarakat.

Di bidang pendidikan, warga menyampaikan bahwa anak-anak mereka masih bersekolah di SD Inpres Uta 1. Untuk pelaksanaan ujian siswa kelas VI, masyarakat berharap adanya pengawalan dari aparat keamanan demi kelancaran proses belajar mengajar.

Masyarakat juga mengusulkan penambahan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan di Kampung Kapiraya, yang selama ini dinilai masih sangat terbatas.

Sementara itu, Ketua Pemuda Kapiraya, Alfius menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak konflik tapal batas wilayah.

Menurutnya, masyarakat saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena aktivitas masyarakat terganggu.

“Kami sudah sampaikan persoalan ini saat kunjungan pemerintah daerah, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut, khususnya terkait sarana prasarana air bersih dan kondisi bandara yang masih digunakan untuk aktivitas penerbangan dari kabupaten lain,” katanya.

Tokoh masyarakat (Tomas) setempat juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan, khususnya untuk jenjang SMA yang terdampak konflik wilayah.

Selain itu, masyarakat meminta pemerintah menghadirkan kepala distrik yang benar-benar tinggal dan bekerja di wilayah Mimika Tengah, bukan hanya menetap di kota.

Warga juga mengeluhkan belum dibayarkannya honor bagi para lansia serta keterbatasan listrik akibat generator yang belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga meminta pembangunan pos polisi serta dukungan terhadap rumah ibadah menjelang bulan puasa bagi umat Kristen Katolik.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas menegaskan bahwa pemerintah daerah dan DPRK Mimika tidak akan membiarkan wilayah Mimika diambil oleh daerah lain dalam persoalan tapal batas.

“Persoalan tapal batas ini sedang berproses. Tim harmonisasi pemda mimika sedang bekerja dengan penguatan dari pansus Tapal batas DPRK Mimika. Nantinya akan ada Peraturan Gubernur yang mengatur soal batas wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi yang dapat memicu konflik baru.

Selain itu, ia meminta masyarakat di Distrik Mimika Barat Tengah untuk tidak mudah menjual tanah mereka kepada pihak luar.

“Wilayah Mimika tidak boleh diambil sedikit pun oleh kabupaten lain. Kita harus bersatu dan tetap kuat menghadapi persoalan ini,” ujarnya.

Terkait pembangunan, Akkas memastikan DPRK Mimika akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan, serta peningkatan sektor pendidikan.

Ia juga menyampaikan bahwa DPRK Mimika telah membentuk panitia khusus (Pansus) air bersih untuk mengawasi pembangunan sistem air bersih di wilayah pesisir, pegunungan, dan perkotaan.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Kami akan terus mendorong agar masyarakat Mimika bisa menikmati layanan air bersih,” pungkasnya.