Redam Bara di Kapiraya, Bupati Mimika Johannes Rettob Perintahkan Tarik Seluruh Alat Berat

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Bupati Mimika Johannes Rettob mengambil langkah tegas untuk mendinginkan tensi di wilayah perbatasan Kapiraya. Usai meninjau lokasi konflik via udara bersama Kapolda Papua Tengah, Irjen Pol. Jeremias Rontini, Rettob memastikan seluruh alat berat yang beroperasi di kawasan sengketa tersebut akan segera ditarik keluar.

​Penegasan ini disampaikan Rettob di Mako Brimob Batalyon B Pelopor, Timika, Jumat malam (27/2/2026). Langkah evakuasi alat berat ini dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah eskalasi benturan di lapangan.

​Rombongan yang terdiri dari Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman dan Danyon B Pelopor Kompol Umbu Sairo bertolak dari Bandara Mozes Kilangin untuk memetakan kondisi geografis serta aktivitas di titik-titik rawan. Setelah pemantauan udara, rombongan mendarat di Kampung Kapiraya dan melanjutkan perjalanan darat menuju Pelabuhan Kilometer 1.

​Di sana, Bupati dan Kapolda berhadapan langsung dengan warga Suku Kamoro dari lima kampung yang telah lama menantikan kehadiran otoritas negara. Dalam pertemuan yang berlangsung emosional tersebut, warga menumpahkan keresahan mereka terkait sengketa wilayah dan ketidakpastian hukum yang menyelimuti tanah ulayat mereka.

​“Mereka sudah curhat kepada kami. Intinya, warga ingin pemerintah hadir secara nyata. Saya tegaskan kepada mereka, semua persoalan yang sudah kami dengar ini harus disampaikan kembali secara detail kepada tim teknis,” ujar Johannes Rettob.

​Keputusan menarik alat berat menjadi poin krusial dalam kunjungan ini. Keberadaan alat-alat tersebut di wilayah sengketa seringkali dianggap sebagai pemicu provokasi dan simbol klaim sepihak yang memanaskan situasi adat.

​Rettob menjelaskan, peninjauan bersama Kapolda dilakukan untuk memastikan koordinasi teknis penarikan sarana tersebut berjalan tanpa hambatan. Sejalan dengan itu, tim teknis dijadwalkan turun ke lapangan pada Sabtu (28/2/2026) untuk melakukan verifikasi data bersama masyarakat setempat.

​Meski demikian, Rettob mengakui masih ada sejumlah poin krusial yang bersifat internal dan sensitif. “Ada aspirasi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pemerintah Provinsi sebelum kami publikasikan secara luas,” tambahnya.

​Kunjungan kolaboratif antara eksekutif dan kepolisian ini diharapkan menjadi titik balik bagi penyelesaian konflik di perbatasan Mimika, sekaligus menjamin hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi di tengah arus pembangunan.