PT Pos Indonesia Mimika Usulkan Kerja Sama Subsidi Ongkir untuk Dukung UMKM Lokal

TIMIKA, Nemangkawipos.com – PT Pos Indonesia Cabang Mimika mengusulkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam bentuk subsidi biaya pengiriman produk unggulan, termasuk produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Pos Mimika, Lindra Haryanto Rajagukguk, dalam pertemuan dengan Bupati Mimika, Johannes Rettob, Rabu (16/7/2025).

Dalam presentasinya, Lindra memaparkan sejumlah layanan unggulan PT Pos Indonesia yang beroperasi di Mimika, seperti layanan pos reguler, pos ekspor, serta penyaluran dana beasiswa dan bantuan sosial.

Pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing UMKM melalui pengiriman barang ke luar daerah dengan biaya lebih terjangkau.

“Kami siap mendukung para pelaku UMKM agar bisa menjangkau pasar luar daerah dengan biaya kirim yang bersahabat, tentunya melalui skema subsidi dari pemerintah daerah,” ujar Lindra.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Johannes Rettob menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung sektor UMKM. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi ongkir memerlukan kajian mendalam agar pelaksanaannya adil dan tepat sasaran.

“Jangan sampai ongkos kirim membuat harga produk jadi mahal. Pemerintah bisa subsidi, tapi semua harus dikaji dengan matang,” tegas Johannes.

Ia meminta agar rencana kerja sama ini dievaluasi secara komprehensif, termasuk menentukan wilayah target pengiriman, jenis produk yang akan dikirim, volume dan berat barang, serta menetapkan UMKM mana saja yang menjadi prioritas.

“Misalnya, kita mulai dengan 35 UMKM seperti yang disebutkan tadi, atau mungkin masih akan bertambah. Kajian diperlukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara pelaku UMKM lainnya,” jelasnya.

Johannes menambahkan bahwa kebijakan subsidi harus dirancang secara transparan dan inklusif agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Target dari Kantor Pos sudah bagus. Pemerintah hadir lewat subsidi, dan Kantor Pos yang menjalankan. Tapi kita harus pastikan semuanya melalui proses kajian yang objektif,” tutupnya.