Primus Natikapereyau: Fajar Baru dari Pesisir, Menulis Ulang Sejarah di Pucuk Parlemen Mimika

TIMIKA, nemangkawipos.com – Di bawah langit Mimika yang kaya, sebuah narasi besar sedang ditulis ulang. Setelah 28 tahun Kabupaten Mimika berdiri, sebuah “telur sejarah” akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya, kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika diduduki oleh putra asli Suku Kamoro (Mimika Wee).

​Ia adalah Primus Natikapereyau, A.Md.T. Sosok yang berangkat dari “jalan sunyi” pesisir, kini berdiri di pusat pusaran kebijakan sebagai pemegang palu pimpinan tertinggi parlemen periode 2024–2029.

​Primus bukan tumbuh di balik dinding kaca perkantoran kota. Ia adalah anak kandung pesisir—wilayah yang selama puluhan tahun akrab dengan keterbatasan akses, biaya transportasi laut yang mencekik, dan layanan kesehatan yang seringkali hanya menjadi mimpi di Distrik Amar hingga Mimika Barat.

​Latar belakang pendidikannya sebagai Ahli Madya Teknik (A.Md.T.) memberikan ia karakter berpikir yang sistematis dan terukur. Namun, pengalaman hidupnya di tengah masyarakat adatlah yang membentuk jiwanya. Ia memahami bahwa pembangunan bukan sekadar soal aspal mulus di pusat kota Timika, melainkan tentang bagaimana seorang warga di pedalaman tidak perlu bertaruh nyawa berhari-hari hanya untuk mendapatkan bantuan medis dasar.

Hari ini bukan tentang saya. Ini tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat masyarakat asli Mimika. Kursi ini adalah jembatan bagi mereka yang selama ini suaranya terabaikan.
​

​Langkah politik Primus mencapai puncaknya melalui Partai Golongan Karya (Golkar). Keberhasilannya meraih simpati rakyat pada Pemilu Legislatif 2024 bukan sekadar kemenangan angka, melainkan mandat moral. Dukungan signifikan dari akar rumput membuatnya direkomendasikan langsung oleh DPP Golkar untuk memimpin kursi Ketua DPRK.

​Di bawah kepemimpinannya sejak dilantik pada 27 Maret 2025, Primus mulai mengubah wajah DPRK dari sekadar “stempel kebijakan” menjadi lembaga kontrol yang lebih berani dan vokal. Ia didampingi oleh pimpinan yang inklusif:
1. Asri Akkas, S.Kom. (Wakil Ketua I – PKB)
2. Karel Gwijangge, S.IP. (Wakil Ketua II – PDI-P)
3. Ester Tsenawatme (Wakil Ketua III – Jalur Otsus)
​

​Primus menyadari bahwa Mimika berada di persimpangan jalan. Di atas kertas, ekonomi tumbuh dan ekspor meningkat, namun ia dengan berani melontarkan pertanyaan yang selama ini tersimpan di hati masyarakat:

“Pertumbuhan ini untuk siapa?”
Fokus utama perjuangannya kini tertuju pada empat pilar krusial:
1. Keadilan Wilayah: Mendorong infrastruktur hingga ke Amar, Mimika Barat, dan pegunungan agar pembangunan tidak hanya berputar di pusat kota.
2. Dana Otsus yang Membumi: Bagi Primus, Dana Otsus tidak boleh hanya menjadi angka di laporan APBD. Dana Otsus harus menjadi piring nasi yang penuh bagi masyarakat di pesisir dan pegunungan,”
3. Ekonomi Rakyat & Tambang Rakyat: Ia vokal mendorong legalisasi tambang rakyat melalui koperasi agar pendulang lokal memiliki kepastian hukum dan ekonomi.
4. Kedaulatan Tenaga Kerja: Mendesak perusahaan besar di sektor pertambangan untuk memberikan ruang lebih luas bagi pengusaha dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
​
Satu tahun setelah mencetak sejarah, publik kini menanti pembuktian lebih lanjut. Primus berada dalam posisi yang menantang: menjaga ritme politik dengan eksekutif sembari tetap menjadi “Watchdog” yang tajam bagi kepentingan rakyat.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terhadap program strategis daerah dan pengawasan ketat terhadap isu lahan adat di wilayah Wakia menjadi bukti bahwa ia tidak main-main. Ia menuntut transparansi total dari rekan-rekannya di gedung parlemen.
​
Bagi masyarakat di pinggiran yang selama ini merasa terpinggirkan, Primus Natikapereyau adalah personifikasi dari harapan. Ia adalah pengingat bahwa perubahan itu mungkin. Namun, ia pun sadar bahwa sejarah tidak akan menilai siapa yang duduk di kursi, melainkan apa yang dilakukan setelah mendudukinya.

Angin laut dari pesisir kini telah sampai di gedung parlemen. Primus telah menuliskan namanya dalam sejarah, dan kini ia sedang berjuang memastikan bahwa sejarah itu berujung pada kesejahteraan yang nyata—bukan sekadar angka, melainkan bukti.
<span;>​