Example floating
Example floating
DPR

Polemik Hasil Dulang di Mimika: Ketua DPRK Minta Penadah Cepat Bertindak dan Usulkan Peran Dinas Koperasi

2
×

Polemik Hasil Dulang di Mimika: Ketua DPRK Minta Penadah Cepat Bertindak dan Usulkan Peran Dinas Koperasi

Sebarkan artikel ini

Capt : Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapreyau, saat diwawancarai oleh wartawan di Timika, Senin (2/3). Foto: Stendy

Example 468x60

TIMIKA, Nemangjawipos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kabupaten Mimika, Primus Natikapreyau, menyoroti polemik yang tengah dihadapi para pendulang emas tradisional di area tailing PT Freeport Indonesia. Primus meminta para penadah atau pembeli hasil dulang segera mengambil langkah cepat untuk menyerap hasil produksi masyarakat guna meredam potensi konflik.

​Hal tersebut disampaikan Primus saat diwawancarai wartawan nemangkawipos.com pada Senin, (2/3/2026). Menurutnya, kendala dalam transaksi hasil dulang ini telah menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kurang kondusif.

​”Saya minta untuk para penadah atau pembeli hasil dulang dari masyarakat untuk secepatnya mengambil langkah. Opsi terbaik untuk meredam situasi ini adalah dengan segera mengakomodir hasil dulang mereka,” ujar Primus.

Baca Juga :

Primus juga memberikan pesan khusus kepada para pendulang agar tidak melakukan aksi-aksi yang dapat merugikan kepentingan umum, seperti pemalangan jalan atau pembakaran ban. Ia mengkhawatirkan aksi tersebut justru akan memicu konflik baru yang tidak relevan dengan masalah utama.

​”Saya minta kepada saudara-saudara saya para pendulang agar membangun komunikasi dengan baik. Jika menggunakan cara palang jalan, kemudian mengenai orang yang tidak berkaitan dengan urusan jual-beli emas ini, masalahnya bisa bergeser. Bukannya menyelesaikan masalah penjualan, malah bisa menimbulkan konflik lain,” harapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Ketua DPRK Mimika mengusulkan agar Dinas Koperasi Kabupaten Mimika segera turun tangan. Ia menyarankan adanya pembentukan badan usaha atau koperasi resmi yang dikelola pemerintah untuk menampung hasil dulang masyarakat.

“Saya berharap Dinas Koperasi bisa ambil alih dan mengecek mekanisme pembentukan badan usahanya seperti apa. Dengan adanya koperasi, hasil dulang masyarakat memiliki wadah penampung yang jelas, sehingga masalah seperti yang terjadi saat ini tidak terulang kembali,” jelas Primus.

Ia menyayangkan jika aksi massa terus berlanjut hingga menimbulkan korban jiwa atau kerugian material yang tidak diinginkan. Primus menegaskan bahwa hak para pendulang untuk mencari nafkah harus dihormati, karena hasil dulang merupakan sumber mata pencaharian utama mereka.

​”Saudara-saudara pendulang punya hak untuk menjual hasilnya. Mereka makan dari situ, jadi kita harus mengutamakan persoalan kemanusiaan. Saya harap semua pihak melihat kondisi ini dan pihak keamanan terus berjaga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Penulis: StendyEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *