Pemkab Mimika Uji Publik Draft Perbup Indikator Kemiskinan 2025, Dorong Penanggulangan Tepat Sasaran

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menggelar Uji Publik Draft Peraturan Bupati (Perbup) Mimika tentang Indikator Kemiskinan Tahun 2025, Jumat (7/11/2025) di Front One Hotel. Kegiatan ini turut menghadirkan Pusat Kajian Kemiskinan dari Politeknikkesos Bandung sebagai mitra penyusun kajian akademik.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan indikator kemiskinan merupakan langkah strategis dalam memperkuat basis data kemiskinan daerah demi mendukung arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbicara tentang bantuan sosial, tetapi bagaimana membangun sistem yang mampu memutus rantai kemiskinan. Itu hanya dapat dilakukan melalui kebijakan berbasis data yang akurat dan terpadu,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan draft Perbup ini merupakan implementasi nyata dari program perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dalam manajemen data fakir miskin di tingkat kabupaten.

Hindom menambahkan bahwa tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak sederhana, sebab dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan layanan dasar, hingga ketersediaan lapangan kerja.

Dengan indikator kemiskinan yang disusun sesuai konteks dan kondisi lokal Mimika, pemerintah daerah diharapkan dapat:

1. Memetakan penduduk miskin secara lebih akurat

2. Merancang kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran

3. Meningkatkan efektivitas program kemiskinan lintas sektor

Ia juga menekankan perlunya sinergi pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Draft Perbup dari Politeknikkesos Bandung, Prof. Dr. Ellya Susilowati, menjelaskan bahwa penyusunan indikator dilakukan melalui kajian akademik, survei lapangan, pendekatan filosofis, hingga analisis empiris.

“Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kemiskinan secara tepat sasaran. Indikator ini menjadi standar untuk menentukan kategori miskin, sangat miskin, atau rentan miskin,” jelasnya.

Ia menegaskan, kejelasan indikator akan membantu mempercepat program-program penanganan kemiskinan di Mimika dengan basis data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.