Pemkab Mimika Sosialisasikan Program Perumahan Layak dan Akses Pembiayaan

TIMIKA, nemangkawipos.com – Dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat Mimika dan mendukung program nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menggelar sosialisasi pengembangan perumahan baru serta mekanisme akses pembiayaan perumahan, yang berlangsung di Grand Tembaga, Rabu (21/5/2025).

Mewakili Bupati Mimika, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan membangun sinergi antar pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan bersama dan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan perumahan layak.

“Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi praktis dan efektif, khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat Mimika,” ujarnya.

Inosensius juga menekankan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan fondasi utama bagi pembentukan keluarga yang sehat dan produktif.

Sebagai wujud konkret komitmen pemerintah daerah, Pemkab Mimika akan membangun sekitar 1.500 unit rumah dari berbagai tipe di lokasi-lokasi strategis. Program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

“Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak. Maka kami merancang pengembangan perumahan baru untuk menjawab kebutuhan berbagai segmen masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengajak semua pihak pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat untuk turut aktif menyukseskan program ini. Pengembang diharapkan membangun rumah berkualitas dan terjangkau, sementara lembaga pembiayaan didorong menyediakan skema kredit yang mudah diakses.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Wilayah II Balai BP3KP Papua I, Yohanes R. Rumbewas, menekankan bahwa pembangunan perumahan merupakan prioritas nasional sesuai visi-misi Presiden RI, dengan target pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dari pemerintah pusat, daerah, sektor perbankan, dan masyarakat untuk mencapai target tersebut,” jelasnya.

Yohanes menyebut kegiatan sosialisasi ini sangat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia berharap sinergi ini melahirkan kawasan hunian yang layak, adaptif, inklusif, dan terintegrasi dengan infrastruktur serta layanan dasar.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan permukiman yang berkelanjutan dan berdaya,” pungkasnya.