Pemkab Mimika Gelar FGD Penyusunan Dokumen RKPD 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026

TIMIKA, Nemangkawipos.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026.

FGD berlangsung di aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Kamis (23/10/2025), dengan melibatkan 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu program penanggulangan kemiskinan.

Pembahasan difokuskan pada berbagai langkah strategis seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan yang merata, serta optimalisasi data kemiskinan.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, yang mewakili Bupati Mimika dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi atau pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap kesempatan, pelayanan publik, dan keadilan sosial.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh OPD. Harus ada sinergi lintas sektor agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat,” ujar Yohana.

Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan akan menjadi agenda utama pembangunan Mimika lima tahun ke depan. Pemerintah daerah, katanya, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

Menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas lintas sektor.

1. Mendorong kebijakan inklusif agar seluruh warga, dari pesisir hingga pegunungan, merasakan manfaat pembangunan.

2. Memperkuat tata kelola dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan inovasi digital dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Yohana berharap FGD ini dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil.

“Kegiatan ini bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan, melainkan proses membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Mimika tahun 2025 tercatat 14,18 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 5,37 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan signifikan dalam lima tahun ke depan melalui implementasi RKPD 2025–2029 dan RAT 2026.