Pemkab Mimika Dorong Reformasi Layanan Publik Lewat FGD Penyusunan SP dan SOP

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika menggelar Forum Group Discussion (FGD) Harmonisasi Regulasi Sektor Usaha dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Selasa (02/12/2025) di Hotel Front One, Jalan Hasanuddin.

FGD ini berfokus pada penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperkuat implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, menegaskan bahwa penyusunan SP bukan sekadar urusan administratif, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di Kabupaten Mimika.

Ia mengatakan, agenda ini menjadi bagian penting dari visi besar RPJMD Mimika 2025–2029, yaitu mewujudkan Mimika yang responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif, dan berdaya saing menuju gerbang emas.

“Penyusunan SP bukan hanya bersifat administratif, tetapi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih profesional dan kompeten. Ini penting untuk membangun iklim investasi yang sehat di Mimika,” ujar Evert.

Menurutnya, penguatan standar pelayanan menjadi fondasi untuk membuka peluang investasi yang produktif dan berkeadilan.

Evert menyebut kegiatan tersebut mendukung beberapa misi pembangunan kabupaten, di antaranya: peningkatan kualitas ASN melalui penyusunan SOP/SP, penguatan pelayanan publik berbasis ekonomi kerakyatan,mewujudkan keterbukaan informasi, percepatan pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil, peningkatan investasi sektor dasar,dan serta mewujudkan Mimika cerdas.

Ia menambahkan, konsistensi penerapan standar pelayanan akan mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran.

“Komitmen kita tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan secara konsisten di lapangan,” tegasnya.

FGD ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong kehadiran negara secara nyata dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat Mimika.