Pemkab Jelaskan Penurunan Pendapatan Daerah, DPRK Mimika Tutup Pembahasan RAPBD 2026

TIMIKA, Nemangkawipos.com — Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRK Mimika, Kamis (27/11/2025).

Pemerintah Kabupaten Mimika sebelumnya telah menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi terkait RAPBD 2026. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam Rapat Paripurna III pada Rabu (26/11/2025) di ruang yang sama.

Pemaparan itu disampaikan untuk menjawab sorotan fraksi mengenai penurunan pendapatan daerah serta memastikan pemenuhan mandatory spending.

Wabup Kemong menjelaskan jawaban pemerintah melalui pemaparan arah kebijakan fiskal daerah, faktor-faktor penyebab turunnya pendapatan, serta komitmen kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikaperiau dan dihadiri unsur pimpinan DPRK, OPD, serta Forkopimda. Dalam kesempatan itu, Wabup Kemong mengapresiasi DPRK Mimika yang telah menyepakati KUA dan PPAS APBD 2026, serta menegaskan bahwa pembahasan anggaran berlangsung dalam semangat kemitraan sejajar antara legislatif dan eksekutif.

Wabup Kemong menyampaikan bahwa arah fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029: “Mimika responsif, enerjik, transparan, terampil, objektif, dan berdaya saing menuju Gerbang Emas.”

Menanggapi sorotan fraksi terhadap penurunan pendapatan daerah, Wabup Kemong merinci struktur pendapatan 2025–2026 sebagai berikut:

1. PAD meningkat dari Rp494,12 miliar (2025) menjadi Rp585,80 miliar (2026).

Dana transfer pusat turun dari Rp3,44 triliun menjadi Rp2,60 triliun sesuai TKDD PMK S-62/TK/2025.

2. Dana transfer provinsi turun dari Rp206,98 miliar menjadi Rp114 miliar.

3. Lain-lain pendapatan daerah naik dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,80 triliun.

Dengan perubahan tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp6,15 triliun (2025) menjadi Rp5,64 triliun (2026).

Pemkab Mimika menegaskan tetap akan memenuhi mandatory spending sesuai amanat UU Sisdiknas 2023, Keputusan Menteri Keuangan 10/2024, dan Permendagri 15/2025.

Dalam pernyataannya, Wabup Kemong menegaskan komitmen pemerintah daerah “untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat Mimika.”

Penurunan pendapatan daerah 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang tidak lagi seleluasa tahun sebelumnya.

Turunnya dana transfer pusat dan provinsi menegaskan ketergantungan yang masih kuat terhadap kebijakan fiskal nasional. Kenaikan PAD yang patut diapresiasi belum cukup untuk menutup selisih penurunan pendapatan lebih dari Rp500 miliar.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sektor penghasil PAD, menertibkan potensi kebocoran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemenuhan mandatory spending—khususnya pendidikan dan kesehatan—menjadi dasar penting yang harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, bukan sekadar formalitas pemenuhan regulasi.

Kerja sama sejajar antara legislatif dan eksekutif yang ditekankan Wabup Kemong dinilai menjadi kunci di tengah tekanan fiskal. Dengan turunnya pendapatan, setiap rupiah dalam APBD harus ditempatkan pada program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

APBD Mimika 2026 menjadi ujian kedewasaan tata kelola pemerintahan. Jika Mimika mampu mengubah tantangan fiskal menjadi momentum pembenahan struktural, maka visi “Gerbang Emas” akan bergerak dari slogan menuju langkah nyata transformasi daerah.